Malaysia tengah mengkaji pembangunan jalur kereta cepat yang juga akan melintasi IKN dan Brunei. Untuk itu, potensi pengangkutan disebut harus menjadi pertimbangan dari rencana tersebut.
Sebelumnya, rencana proyek itu menjadi kajian yang sedang dilakukan oleh Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Menteri Pengangkutan Sarawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin, menuturkan pihaknya sedang mengkaji rencana pembangunan jalur kereta api yang melintasi Indonesia, Malaysia, dan Brunei.
Ketua Forum Pembiayaan Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Muhammad Syaifullah menuturkan jika target pengangkutannya adalah penumpang, maka potensinya sangat rendah. Meski begitu, masih ada potensi pengangkutan lain yakni pengangkutan komoditas.
“Kalau targetnya penumpang, maka kelayakannya sangat rendah mempertimbangkan populasi di pulau Borneo. Hal yang memungkinkan jika ada kerja sama tiga negara sehubungan dengan distribusi barang. Apakah batu bara atau sawit akan dijual ke Malaysia dan Brunei sebagai power plant ataupun produk lainnya,” kata Syaifullah kepada kumparan, Minggu (21/12).
Jika tujuannya adalah pengangkutan komoditas, Syaifullah melihat keberadaan jalur kereta memang akan sangat mendukung karena di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terdapat kawasan industri hijau dan lahan sawit.
Selain itu, keberadaan jalur kereta tiga negara tersebut menurut Syaifullah juga bisa meminimalisasi hal yang disebutnya sebagai ‘isu perbatasan’.
“Bagusnya akses tiga negara ini tentunya dapat meminimalisasi isu-isu seputar daerah perbatasan,” ujarnya.
Adapun dengan kondisi ekonomi global saat ini, Syaifullah mewanti jika nantinya proyek tersebut jadi maka skema pembiayaan dengan pinjaman atau anggaran negara bukanlah hal yang tepat. Alih-alih demikian, menurutnya proyek dapat lebih tepat menggunakan skema KPBU.
“Jika terdapat kejelasan offtaker produk dalam jumlah signifikan di mana pengangkutannya membutuhkan kereta api agar lebih efisien, maka skema KPBU atau PPP dengan user pay atau user pay + bentuk lain (konsesi tambang, kawasan industri) mungkin bisa menjadi alternatif,” kata Syaifullah.
Meski demikian, ia tetap menyoroti akan ada kemungkinan hutan tropis yang rusak di Kalimantan jika proyek tersebut jadi berjalan. Maka itu, kajian perlu dilakukan secara matang.
“Kajian yang komprehensif perlu dilakukan untuk memastikan proyek yang diinisiasi tidak mangkrak atau memiliki keberlanjutan secara operasional, keuangan, dan lingkungan,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyebut jika nantinya jalur kereta api tiga negara tersebut terwujud, akan berdampak positif terhadap pergerakan ekonomi di Asia Tenggara.
Rencana tersebut juga sudah direspons pemerintah pusat melalui Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) yang akan mempelajari rencana proyek tersebut.
“Nanti kita lihat lebih lanjut. Kita akan lihat tentu saja kan dievaluasi pro and cons-nya, manfaat bagi Indonesia apa, kelebihannya apa,” kata Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas di Kemenko IPK, Odo R.M Manuhutu di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat pada Jumat (19/12).
Odo juga menuturkan sampai saat ini, Kemenko IPK juga belum pernah melakukan diskusi dengan pihak Malaysia dan Brunei terkait rencana proyek tersebut.
