Tak Hanya Mendorong Islah, Nahdliyin Minta PBNU Kembalikan Konsensi Tambang ke Negara

JAKARTA, KOMPAS – Warga Nahdlatul Ulama menyampaikan kegelisahan mendalam atas polemik yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU akhir-akhir ini, yang diduga dipicu oleh pemberian konsesi tambang oleh pemerintah. Selain mendorong resolusi konflik seperti hasil musyawarah kubro di Lirboyo, mereka meminta agar PBNU mengembalikan konsesi kepada negara. Hal ini demi menjaga marwah NU.

Hal tersebut merupakan sejumlah rekomendasi yang dibacakan dalam “Sidang Pleno Musyawarah Besar Warga NU” di kediaman mendiang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di Ciganjur, Jakarta, Minggu (21/12/2025). Forum tersebut merupakan rangkaian dari Haul Ke-16 Gus Dur dengan tema Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat.

Fasilitator Komisi Rekomendasi Musyawarah Besar (Mubes) Warga NU 2025, KH Marzuki Wahid, dalam sidang pleno, mengatakan, saat ini warga NU sangat gelisah atas dinamika yang terjadi di PBNU dan persoalan kebangsaan lainnya. Seharusnya, NU mampu mengemban amanah besar untuk menjaga Islam dan menghadirkan kemaslahatan umat, memajukan bangsa, melestarikan alam, serta memuliakan martabat manusia.

“Dinamika PBNU akhir-akhir ini telah mengalihkan energi NU dari khidmah utamanya, yakni pemberdayaan umat, pendidikan, layanan sosial, penegakan keadilan, penguatan Aswaja an-Nahdliyah, gerakan keluarga maslahat, kemandirian organisasi, transformasi digital, pengembangan SDM unggul, serta konsolidasi nasional melalui Munas (Musyawarah Nasional) dan Konbes (Konferensi Besar),” ujar Marzuki.

Dalam kesempatan itu, hadir juga putri bungsu Gus Dur, Inayah Wulandari Wahid; mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin; dan tokoh Muslimat NU Mayadina Rohma Musfiroh. Sebelumnya, pada Sabtu (20/12/2025) malam, para warga NU berkumpul di kediaman Gus Dur untuk mengenang wafatnya Gus Dur.

Marzuki melanjutkan, warga Nahdliyin mendukung para alim ulama dan sesepuh NU yang telah mengupayakan resolusi konflik dalam Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, hari Minggu ini. Warga NU juga mendukung upaya-upaya untuk memulihkan keteduhan organisasi, serta mengembalikan NU kepada jamaah demi kepentingan bangsa dan kelestarian lingkungan. Selain itu, warga NU meminta seluruh pihak yang berkonflik untuk patuh dan taat terhadap keputusan bersama guna menjaga masa depan NU.

Demi mencegah polarisasi berkepanjangan, menghindari persengketaan di meja hukum, dan memastikan NU memiliki kepemimpinan yang stabil serta disepakati bersama, Nahdliyin juga meminta agar pelaksanaan Muktamar ke-35 NU dipercepat. Diharapkan, Muktamar ke-35 diselenggarakan dan disahkan oleh Rais Aam dan Ketua Umum mandataris Muktamar ke-34 Lampung, dan dilaksanakan oleh panitia muktamar yang direkomendasikan oleh Mustasyar PBNU.

“Ini agar muktamar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan legal. Apabila muktamar yang dipercepat tidak tercapai, maka diselenggarakan muktamar luar biasa sesuai dengan peraturan dalam AD/ART. Semua hal yang selama ini dipersoalkan dibahas dan diselesaikan di dalam muktamar mendatang, sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan secara jujur,” tuturnya.

Anggota Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) ini juga mengharapkan, dalam muktamar nanti, para pemilik suara tidak memilih pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi. Hal ini demi kemaslahatan umat NU di masa mendatang dan membuka jalan lahirnya kepemimpinan baru yang mampu menjembatani perbedaan dan memulihkan keutuhan umat.

Tak hanya itu, warga NU juga mendorong munculnya pimpinan yang berintegritas dan berakhlak karimah, serta mengabdikan keseluruhan waktunya untuk NU. “Utamanya, tidak memiliki konflik kepentingan dengan institusi lain, baik kepentingan ekonomi atau bisnis, politik, sosial, maupun institusi keagamaan lain,” ucap Marzuki.

Jabatan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, menurut dia, perlu ditetapkan melalui mekanisme yang mengedepankan kearifan para ulama dan tokoh NU secara partisipatif dan berjenjang dari struktur paling bawah tanpa praktik politik uang maupun intervensi pihak luar. Proses tersebut diharapkan mengutamakan pendekatan spiritual serta musyawarah untuk mufakat sesuai dengan nilai-nilai yang dianut NU.

“Dalam sejarahnya, NU telah terbukti mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan caranya sendiri secara independen. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada semua pihak untuk menjaga agar tidak terjadi intervensi dari pihak-pihak mana pun di luar NU, baik institusi negara maupun non-negara,” katanya.

Marzuki menyampaikan, program NU ke depan harus menegaskan kembali independensi NU yang tidak merusak alam dan berorientasi pada kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, serta martabat manusia. NU harus menjadi ruang terbuka yang memberdayakan SDM unggul warga NU dalam mewujudkan program.

“Untuk menjaga marwah dan independensi NU serta menghindari mafsadat, konsesi tambang yang diberikan kepada NU agar dikembalikan kepada negara. Sikap ini sejalan dengan hasil Muktamar ke-33 di Jombang pada tahun 2015 yang menegaskan keharaman praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat,” tegasnya.

Tambang jadi titik konflik PBNU

Sebelumnya, dalam peringatan Haul Gus Dur, Sabtu (20/1/2025) malam, putri pertama Gus Dur, Alissa Wahid, mengatakan, hari-hari ini, di kala seluruh warga NU sedang prihatin atas drama yang terjadi di pucuk kepemimpinannya, mereka semua mulai mengenang kembali sosok Gus Dur.

Dalam kepemimpinan Gus Dur, menurut Alissa, NU bergerak menjadi pemimpin gerakan masyarakat sipil dan gerakan rakyat, tidak hanya mengurus jemaahnya saja. NU bersama Gus Dur mengajak para pemuka agama lain untuk terus memperjuangkan kedaulatan rakyat terutama dalam masa rezim militer Orde Baru menolak penindasan kepada rakyat atas nama pembangunan.

Bahkan, lanjut Alissa, saat Gus Dur menjadi presiden pun, tidak ada kebijakan yang memberikan privilise kepada NU. ”Jangankan merayu dengan memberi konsesi tambang, Gus Dur justru sebagai presiden mengingatkan warga NU bahwa NU harus terus kritis kepada penguasa,” ucapnya.

Ia kemudian meminta seluruh warga NU untuk mengingat kembali sebuah pidato Gus Dur yang masih sangat relevan sampai saat ini. Gus Dur pernah mengeluhkan sejak kapan NU ingat dengan bupatinya tetapi lupa kepada Allah. Kala itu, hati Gus Dur sangat sedih.

”Dan sekarang kita melihat bahwa konsensi tambang menjadi simpul konflik besar pada kepemimpinan NU. Padahal, Gus Dur menegaskan bahwa para kiai dan nyai NU tidak memikirkan keadaan mereka sendiri tetapi selalu memikirkan keadaan bangsa,” tuturnya.

Gus Dur, lanjut Alissa, selalu mengajarkan NU agar terus menjaga bandul keseimbangan kekuasaan. Gus Dur juga tak henti-hentinya mengingatkan akan kaidah kekuasaan adalah untuk rakyat. ”Dawuh (perkataan) Gus Dur, kekuatan NU ada pada tradisi warganya yang selalu siap memberikan segala-galanya kepada negara,” tegasnya

Ia berharap, para pemimpin NU kembali tersadar atas warisan mulia yang diembannya dari para kiai dan para alim ulama, juga atas amanah dari puluhan juta jamaah. Ia sangat menyayangkan jika ke depan hari lahir NU justru diselimuti rasa keprihatinan.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dalam Musyawarah Kubro di Kediri, menegaskan bahwa dirinya siap dan menginginkan islah. Ia juga siap memberikan klarifikasi atas apa pun yang dituduhkan kepadanya.

“Saya takzim (menghormati) dengan hasil musyawarah. Saya senantiasa terbuka memberikan klarifikasi dan tabayyun, atas apapun yang dituduhkan kepada saya. Melalui cara apapun dengan menghadirkan bukti dan saksi. Sejak awal detik pertama, saya senantiasa menginginkan islah, saya siap islah. Saya sepenuhnya takzim kepada apa yang telah disepakati hadirin PWNU dan PCNU seluruh Indonesia, dan tausiah muhtasyar,” katanya.

Musyawarah Kubro dengan tema ”Meneguhkan Jam’iyyah NU” yang digelar di Lirboyo menghasilkan tiga kesepakatan. Forum ini dihadiri secara tatap muka oleh 601 orang dan secara daring sebanyak 546 orang. Peserta merepresentasikan 308 Pengurus Wilayah (PW) NU dan Pengurus Cabang (PC) NU.

Musyawarah terbuka dipimpin oleh Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidillah Shodaqoh. Saat itu, masing-masing perwakilan wilayah diminta menyuarakan aspirasi dan usulan terkait konflik di tubuh PBNU. Beragam usulan datang dari berbagai perwakilan PWNU dan PCNU.

Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam Musyawarah Kubro itu adalah kedua belah pihak yang berkonflik diminta melakukan ishlah selambat-lambatnya tiga hari terhitung mulai 21 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Kesepakatan kedua, jika dalam batas waktu disepakati islah tak tercapai, kedua pihak diminta menyerahkan kewenangan dan kepercayaan kepada Mustasyar PBNU guna menyelenggarakan Muktamar NU Tahun 2026, dalam waktu 1 × 24 jam setelah berakhirnya tenggat ishlah.

Selanjutnya, jika opsi 1-2 tidak terpenuhi, dan apabila kewenangan tersebut juga tidak diserahkan kepada mustasyar, peserta musyawarah kubro sepakat untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) melalui penggalangan dukungan 50 persen + 1 PWNU dan PCNU. MLB ini diselenggarakan selambat-lambatnya sebelum keberangkatan kloter pertama jamaah haji tahun 2026. Kepanitiaan MLB disusun oleh dan dari unsur PWNU dan PCNU, dengan melibatkan unsur internal NU yang dipandang perlu.

Menanggapi hal itu, Yahya mengatakan, ia juga sudah mengirim pesan ke Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyat untuk menghadap, namun ia belum mendapatkan jawaban. Ia akan menunggu selama 3x24 jam seperti diminta dan akan melaporkan hasilnya kembali setelah itu.