KABINET keamanan Israel resmi menyetujui pengakuan 19 permukiman baru di wilayah pendudukan Tepi Barat. Keputusan ini menandai kelanjutan dari dorongan ekspansi besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, yang mengusulkan langkah ini bersama Menteri Pertahanan Israel Katz, menegaskan keputusan tersebut bertujuan strategis. Smotrich menyatakan pengakuan ini dilakukan untuk menghalangi pembentukan negara Palestina.
Langkah terbaru ini menambah daftar panjang pembangunan ilegal Israel. Menurut Smotrich, total permukiman yang telah disetujui selama tiga tahun terakhir kini mencapai 69 lokasi. Di antara daftar terbaru tersebut, terdapat pembangunan kembali dua permukiman, Ganim dan Kadim, yang sebelumnya telah dibongkar hampir 20 tahun lalu.
Kecaman Internasional dan Tekanan GlobalEkspansi ini memicu gelombang kecaman. Arab Saudi mengutuk keras langkah tersebut, sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan perluasan permukiman yang "tanpa henti" hanya akan memicu ketegangan, membatasi akses lahan bagi warga Palestina, dan mengancam keberlangsungan negara Palestina yang berdaulat.
Di bawah hukum internasional, seluruh permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat dianggap ilegal. Organisasi anti-permukiman Israel, Peace Now, mencatat saat ini terdapat sekitar 700.000 pemukim yang tinggal di kira-kira 160 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Peningkatan aktivitas pembangunan ini terjadi di tengah lonjakan kekerasan di Tepi Barat sejak perang di Gaza meletus pada Oktober 2023. Banyak pihak khawatir ekspansi ini merupakan upaya aneksasi terselubung yang akan mengubur "Solusi Dua Negara". Sebuah kerangka perdamaian yang membayangkan negara Palestina merdeka di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Sikap Tegas Pemerintah IsraelMeski mendapatkan peringatan internasional, termasuk dari Presiden AS Donald Trump yang sempat memperingatkan Israel bisa kehilangan dukungan jika melakukan aneksasi. Pemerintah Israel tetap pada pendiriannya.
Pada Agustus lalu, Israel juga menyetujui rencana pembangunan lebih dari 3.000 rumah di proyek E1 yang sempat membeku selama beberapa dekade. Saat itu, Smotrich dengan terbuka mengatakan bahwa rencana tersebut akan "mengubur ide tentang negara Palestina."
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri telah menegaskan posisinya terhadap tuntutan internasional dan simbolis, seperti pengakuan negara Palestina oleh Inggris, Australia, dan Kanada baru-baru ini. Ia menyatakan secara singkat bahwa pembentukan negara Palestina "tidak akan terjadi." (BBC/Z-2)
