Jajak Pendapat: ”Influencer” Berperan Himpun Solidaritas untuk Sumatera

Upaya penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memasuki pekan keempat. Aktivitas pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perbaikan infrastruktur terus dilakukan pemerintah. Hingga Sabtu (20/12/2025), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan korban meninggal mencapai 1.071 orang. Korban terbanyak di Aceh, lalu disusul Sumut dan Sumbar.

Kerusakan fisik juga sangat besar, mencapai  147.236 rumah di tiga provinsi terdampak. Aceh menjadi provinsi dengan kerusakan fisik paling besar. Hal ini memperlihatkan besarnya tantangan pemulihan sosial dan ekonomi warga.

Di tengah transisi menuju fase pemulihan, pemerintah pusat mulai menggeser fokus dari respons darurat ke percepatan pemulihan. Presiden Prabowo Subianto yang telah empat kali datang ke lokasi bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar memastikan pembangunan hunian serta infrastruktur juga menjadi prioritas.

Walaupun beragam upaya telah dilakukan, pemulihan pascabencana tidak selalu bergerak seragam di setiap wilayah. Masih terdapat 27 kabupaten/kota yang menetapkan status tanggap darurat hingga 20 Desember 2025. Situasi ini menunjukkan langkah pemerintah di fase pemulihan belum merata dan membutuhkan waktu lebih lama.

Hasil jajak pendapat Kompas pada 8-11 Desember 2025 merekam 27,3 persen responden menilai pemengaruh (influencer) ataupun figur publik sebagai pihak yang paling terlihat menggalang bantuan pada fase awal bencana. Penilaian publik terhadap figur publik ini lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, ataupun pemerintah pusat.

Temuan ini menandai pergeseran pola kehadiran di ruang publik. Sebab, responden yang memilih komunitas lokal berada pada angka 20 persen dan pemerintah daerah di angka 19,3 persen. Pemerintah pusat hanya disebut oleh 14,3 persen responden. Sementara itu, peran lembaga resmi pemerintah berada di posisi paling rendah.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah dan komunitas lokal yang relatif lebih dekat secara geografis dan sosial itu belum mampu menandingi daya jangkau figur publik yang bekerja melalui jejaring digital. Demikian pula rendahnya penyebutan lembaga resmi pemerintah oleh responden menandakan ini bukan sekadar persoalan kewenangan, melainkan soal kecepatan respons dan kemampuan berkomunikasi dalam situasi bencana.

Survei juga menunjukkan mayoritas responden (92,7 persen) menilai pemengaruh  berperan mendorong donasi.

Dalam situasi krisis, publik tidak menunggu prosedur, tetapi merespons aktor yang paling cepat berbicara, menunjukkan empati, dan membuka kanal bantuan. Di sinilah pemengaruh mengisi ruang yang sebelumnya diasosiasikan dengan negara dan organisasi resmi.

Survei juga menunjukkan mayoritas responden (92,7 persen) menilai pemengaruh berperan mendorong donasi. Hal ini tentu tak lepas dari keterlibatan basis pengikut serta kemampuan pemengaruh untuk mengubah emosi kolektif (duka, empati, kemarahan) menjadi tindakan konkret berupa donasi. Fenomena ini memperlihatkan, saat ini kepercayaan publik lebih berbasis afeksi dan kedekatan simbolik daripada desain kelembagaan.

Sebaliknya, terhadap pemerintah, dengan seluruh perangkat audit dan regulasinya, responden masih memersepsikannya lebih berjarak saat bencana terjadi.

Terkait dengan penyaluran donasi, sebanyak 77,2 persen responden menyatakan percaya atau sangat percaya donasi tersebut didistribusikan oleh influencer kepada korban di lokasi bencana. Namun, terdapat 19,2 persen responden yang tidak percaya dan sangat tidak percaya atau sangsi terhadap aktor nonpemerintah yang menghimpun donasi.

Sementara itu, kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah untuk menyalurkan bantuan sedikit lebih rendah, yakni 68,4 persen. Fenomena ini dapat dibaca melalui pemikiran filsuf politik dan sejarawan Perancis, Pierre Rosanvallon, tentang krisis kepercayaan institusional (Counter Democracy: Politics in an Age of Distrust, 2008).

Dalam pandangannya, demokrasi modern tidak hanya hidup dari kepercayaan, tetapi juga dari ketidakpercayaan yang aktif. Ketidakpercayaan ini menjadi bentuk koreksi warga sebagai counter democracy. Warga tetap berada dalam sistem, tetapi terus mengawasi, menilai, dan mengoreksi institusi. Kepercayaan menjadi sesuatu yang bersifat situasional dan berbasis pengalaman.

Dalam konteks bencana, masyarakat berupaya mengisi kekosongan respons pada fase awal melalui saluran lain yang dinilai lebih dipercaya, cepat, dan mudah. Pilihan ini merupakan bentuk koreksi sosial yang sah dalam demokrasi modern.

Respons cepat warga melalui partisipasi donasi menunjukkan bahwa solidaritas publik tetap sangat kuat. Hasil survei menunjukkan, hampir semua responden menilai masyarakat Indonesia peduli terhadap korban bencana. Dalam bentuk konkret, sebanyak 76,6 persen responden bersedia berdonasi saja, dan ada pula yang bersedia berdonasi serta menjadi sukarelawan.

Publik memilih saluran yang dianggap paling cepat, paling empatik, dan paling transparan. Walakin, masyarakat tidak menutup mata terhadap peran pemerintah, tetapi tidak selalu menempatkan lembaga pemerintah sebagai rujukan pertama, terutama dalam menyalurkan donasi.

Dalam kerangka Rosanvallon, kondisi ini menunjukkan demokrasi hidup di luar prosedur formal. Pengawasan dan kritik berlangsung melalui tindakan sosial. Kepercayaan tidak hilang, tetapi berpindah aktor.

Bagi pemerintah, temuan ini menjadi refleksi penting. Dalam situasi krisis, komunikasi empatik dan kecepatan serta ketepatan respons menjadi sama pentingnya dengan kebijakan teknis. Pemerintah pun perlu melihat jaringan solidaritas sebagai mitra, bukan pesaing.