Inggris Kecam Persetujuan Israel atas 19 Permukiman Baru di Wilayah Palestina

London: Pemerintah Inggris mengecam keras keputusan Israel yang menyetujui pembangunan 19 permukiman baru Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat. Menteri Inggris untuk Urusan Timur Tengah Hamish Falconer menegaskan bahwa langkah tersebut ilegal menurut hukum internasional dan berisiko mengancam stabilitas jangka panjang kawasan.

Melalui pernyataan di platform X pada Minggu, 21 Desember, Falconer mengatakan persetujuan kabinet Israel itu akan memperburuk situasi keamanan dan merusak prospek perdamaian. Pernyataan tersebut merespons keputusan Kabinet Israel yang mengesahkan proposal pembangunan pemukiman baru di Tepi Barat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Israel berhaluan sayap kanan Betzalel Smotrich menyatakan bahwa persetujuan terbaru tersebut menambah jumlah total pemukiman baru yang disetujui dalam beberapa tahun terakhir menjadi 69 lokasi. Ancaman terhadap Rencana Perdamaian Dilansir dari TRT World, Senin, 22 Desember 2025, Falconer memperingatkan bahwa ekspansi pemukiman Israel berisiko menggagalkan Rencana 20 Poin yang diusung Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Ia menegaskan bahwa perdamaian dan keamanan jangka panjang hanya dapat dicapai melalui Solusi Dua Negara, dengan berdirinya negara Palestina yang berdaulat berdampingan dengan Israel.

Berdasarkan data otoritas Palestina, sejak Oktober 2023, pasukan Israel dan pemukim ilegal dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 1.102 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Selain itu, hampir 11.000 orang dilaporkan terluka dan sekitar 21.000 orang lainnya ditahan.

Secara terpisah, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam opini hukumnya pada Juli lalu menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional. ICJ juga menyerukan evakuasi seluruh pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Sebelumnya, Smotrich juga telah menyetujui rencana pembangunan 3.600 unit rumah pemukiman baru di Yerusalem Timur yang diduduki. Ia menyatakan proyek tersebut dimaksudkan sebagai pangkalan strategis untuk memperkuat kendali Israel dan melindungi Yerusalem dari arah timur.

Smotrich menegaskan bahwa kebijakan perluasan pemukiman merupakan bagian dari strategi Israel untuk memperkuat kontrol atas wilayah pendudukan Palestina. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Kabinet Israel Setujui 19 Permukiman Baru Yahudi di Tepi Barat