Kebijakan Baru Impor Bungkil Kedelai Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah mengalihkan impor soybean meal atau bungkil kedelai melalui badan usaha milik negara (BUMN) pada awal 2026 menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha perunggasan nasional. Kebijakan ini dinilai berpotensi mengganggu kelancaran pasokan pakan ternak, meningkatkan biaya produksi, serta berdampak pada keberlanjutan industri unggas yang selama lebih dari satu dekade telah mencapai swasembada.

Berdasarkan informasi yang Kompas himpun, mulai 1 Januari 2026 impor soybean meal (SBM) atau bungkil kedelai SBM akan melalui BUMN (Berdikari). Pelaku usaha yang membutuhkan atau suplai SBM harus bernegosiasi kepada BUMN.

Presiden Peternak Layer Nasional, Ki Musbar Mesdi menilai, Indonesia hingga kini belum mampu swasembada kedelai. Kebutuhan kedelai nasional diperkirakan mencapai 4,8 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri masih berkisar 300.000 ton.

Biji kedelai sebagai bahan baku SBM atau bungkil kedelai sebagian besar masih diimpor, terutama dari Amerika Serikat, dengan volume jutaan ton per tahun. Indonesia belum punya pasokan dalam negeri yang memadai untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri, salah satu untuk sektor unggas.

Dengan kondisi seperti ini, melarang pelaku usaha mengimpor SBM secara langsung dan menyerahkannya ke BUMN berpotensi berisiko. Menurut Ki Musbar, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan skema baru berupa kuota impor, rekomendasi kementerian, hingga penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang berlapis dan berbiaya tinggi. Hal ini dikhawatirkan menambah beban industri, terutama bagi peternak dan produsen pakan.

Musbar juga menilai kebijakan itu bertentangan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan bahwa siapa pun boleh melakukan impor sepanjang tidak mengganggu produksi dalam negeri dan barang tersebut belum dapat dipenuhi oleh produksi nasional.

“Kalau impor SBM oleh pelaku usaha dilarang, itu justru melawan kebijakan yang disampaikan Presiden. Ini dilakukan mendadak, padahal sistem yang ada selama ini berjalan normal dan memberi manfaat besar,” ujarnya.

Ia mempertanyakan alasan di balik intervensi pemerintah melalui BUMN tersebut. “Sektor perunggasan sudah swasembada hampir 13 tahun. Mengapa sekarang diganggu? Kepentingan siapa yang bermain dalam urusan bungkil kedelai ini?” kata Musbar.

Hingga berita ini diturunkan, Kompas sudah mencoba mengirim pesan WhatsApp dan menelepon pihak Kementerian Pertanian. Namun, belum mendapatkan jawaban.

Selain pasokan, pelaku usaha juga mengkhawatirkan aspek kualitas SBM jika seluruh impor disalurkan melalui BUMN. Musbar mencontohkan pengalaman impor feed wheat atau gandum pakan yang dilakukan melalui BUMN, yang menurutnya justru berharga lebih tinggi dibandingkan impor langsung oleh pelaku usaha.

“Kalau lewat importir swasta, mereka sudah punya kanal, fasilitas, dan pengalaman. Lewat BUMN, sering kali skemanya cash before delivery seperti Bulog. Pertanyaannya, apakah kualitas yang diambil premium atau justru kelas dua dan tiga untuk menutup margin (BUMN)?” ujarnya.

SBM merupakan komoditas berkualitas tinggi yang memerlukan penanganan khusus, mulai dari pengaturan suhu, fasilitas gudang, hingga manajemen penyimpanan. Penanganan yang tidak tepat dapat memunculkan anti-nutritional factor yang menurunkan kualitas nutrisi pakan dan berpengaruh pada kesehatan ayam serta kualitas pangan yang dikonsumsi manusia.

“Soybean meal itu high protein dan high fat. Lemaknya sensitif. Kalau penanganannya salah, dampaknya berantai ke kualitas telur dan daging ayam yang dikonsumsi manusia,” katanya.

Musbar meminta pemerintah tidak menciptakan biaya ekonomi tinggi pada industri strategis yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut dia, intervensi negara melalui BUMN ke sektor swasta yang telah berjalan baik justru berisiko merusak ekosistem industri.

“Hal yang sudah berjalan sebaiknya jangan diintervensi. BUMN jangan dipaksakan masuk ke sektor privat yang sudah mapan. Kalau tidak, risikonya bukan hanya ke industri, tetapi ke masyarakat luas,” tegas Musbar.

Ia berharap pemerintah mengevaluasi rencana kebijakan tersebut secara menyeluruh sebelum diterapkan, agar tujuan menjaga ketahanan pangan tidak berujung pada gangguan produksi dan kenaikan harga pangan nasional.

SBM bukan bahan pelengkap, tetapi bahan pokok karena hampir 80 persen pakan ternak berbasis nabati. Daging ayam dan telur merupakan sumber protein hewani paling terjangkau bagi masyarakat, termasuk untuk pemenuhan gizi anak-anak, program makan bergizi, hingga kelompok lanjut usia. Karena itu, lanjutnya, kelancaran pasokan pakan menjadi faktor kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

SBM, kata Musbar, merupakan bahan baku strategis dalam pakan ternak ayam, baik ayam pedaging (broiler) maupun ayam petelur (layer). Dalam formulasi pakan, jagung menyumbang sekitar 50 persen, sedangkan SBM mencapai sekitar 25 persen sebagai sumber protein nabati utama.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin  menilai, keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN) dalam kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh sektor swasta dinilai berisiko menurunkan efisiensi ekonomi.

Pemerintah sebaiknya memfokuskan perannya pada penguatan regulasi serta optimalisasi penerimaan negara, sementara sektor swasta diberi ruang lebih besar untuk menjalankan kegiatan usaha, termasuk di industri peternakan unggas dan pakan ternak.

Prinsip dasar pengelolaan ekonomi yang sehat adalah pembagian peran yang jelas antara negara dan swasta. Menurut Wijayanto, kegiatan usaha yang secara alamiah dapat dijalankan oleh swasta sebaiknya tidak diambil alih negara melalui BUMN.

BUMN seharusnya difokuskan pada program-program strategis yang tidak dapat atau sulit ditangani oleh swasta, baik karena keterbatasan skala, risiko tinggi, maupun pertimbangan pelayanan publik. Dengan pembagian peran tersebut, efisiensi ekonomi dan optimalisasi sumber daya nasional dapat lebih terjaga.

“Pemerintah lebih baik fokus pada regulasi dan optimalisasi penerimaan pajak. BUMN fokus ke program-program strategis yang swasta tidak bisa tangani,” kata Wijanto, Senin (22/12/2025).

Wijayanto menilai, pihak swasta yang menjalankan usaha memiliki kemampuan atau memiliki kecenderungan lebih efisien dari sisi operasional dan permodalan. Oleh karena itu, efisiensi ekonomi dan optimalisasi resources atau sumber daya bisa terwujud. Mekanisme pasar mendorong pelaku usaha swasta untuk lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar.

Industri peternakan unggas dan pakan ternak termasuk sektor yang selama ini telah berkembang dengan peran dominan swasta dan relatif mapan. Oleh karena itu, intervensi negara melalui BUMN di sektor tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan distorsi pasar. Jika negara terlalu jauh masuk ke kegiatan usaha, ada risiko inefisiensi dan biaya ekonomi yang justru dibebankan ke masyarakat

“Industri peternakan unggas dan pakan ternak merupakan sektor di mana peran swasta perlu dikedepankan,” tegas Wijayanto.

Pemerintah tetap memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan industri melalui kebijakan yang konsisten, kepastian regulasi, serta pengawasan agar praktik usaha berjalan sehat dan berkeadilan. Namun, peran tersebut sebaiknya tidak diwujudkan dalam bentuk penguasaan langsung atas kegiatan bisnis yang telah berjalan efektif.

Wijayanto mengingatkan, kebijakan yang mengaburkan batas antara peran negara dan swasta berpotensi menurunkan daya saing industri nasional. Dalam jangka panjang, kondisi itu dapat berdampak pada harga produk pangan, termasuk daging ayam dan telur, yang merupakan sumber protein utama bagi masyarakat.