jpnn.com, JAKARTA - Rapimnas I Partai Golkar di Jakarta menjadi momentum penting dalam menegaskan arah baru pengelolaan partai.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI sekaligus kader Partai Golkar, Rizki Faisal, dalam catatannya atas pelaksanaan Rapimnas I Partai Golkar.
BACA JUGA: Membaca Hetifah Sjaifudian: Agenda Setting Media antara Anggaran Pendidikan dan Identitas Perempuan Golkar
Dalam arahannya, Bahlil menekankan bahwa Golkar harus dikelola secara egaliter, terbuka, dan berkeadilan, serta menjadi rumah besar bagi seluruh kader.
“Ketum Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar harus dikelola secara egaliter. Tidak boleh ada lagi sekat-sekat yang membatasi kader berdasarkan asal proses, latar belakang, atau kedekatan struktural,” ujar Rizki Faisal, Senin.
BACA JUGA: Astaga, Ijeck Dipecat dari Ketua DPD Golkar Saat Sibuk Menangani Bencana
Rizki Faisal menyampaikan, Bahlil juga menolak pandangan sempit terkait kaderisasi yang selama ini berkembang di internal partai.
Seluruh kader yang berproses dan taat pada aturan organisasi dinilai memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam kepemimpinan.
BACA JUGA: Pemulihan Listrik Kawasan Aceh, Golkar Apresiasi Kinerja Teknis di Lapangan
“Dalam Rapimnas, Ketum Bahlil menegaskan bahwa Golkar adalah milik bersama. Kepemimpinan harus lahir dari proses, prestasi, serta komitmen terhadap ideologi dan aturan partai,” kata Rizki Faisal.
Lebih lanjut, Rizki Faisal menuturkan bahwa Bahlil juga menegaskan jati diri Golkar sebagai partai rakyat dengan menjadikan prinsip suara rakyat adalah suara Golkar sebagai landasan utama pengambilan kebijakan.
“Golkar bukan milik elite, bukan milik darah biru, dan bukan milik segelintir orang. Golkar adalah milik rakyat Indonesia,” tutur Rizki Faisal mengutip pernyataan Ketum Bahlil.
Dalam catatannya, Rizki Faisal menyebut Ketum Bahlil memiliki komitmen kuat untuk menghapus sisa-sisa feodalisme dalam tubuh Partai Golkar.
Budaya politik yang bertumpu pada figur tertentu dinilai tidak lagi relevan dengan tantangan politik ke depan.
“Ketum Bahlil juga menegaskan tidak boleh ada lagi budaya feodal. Partai harus dikelola secara modern, rasional, dan berbasis kinerja,” ujarnya.
Rizki Faisal menambahkan, Ketum Bahlil juga mengingatkan bahwa pengambilan keputusan partai tidak boleh dilakukan di luar mekanisme organisasi dan harus berpijak pada AD/ART, Peraturan Organisasi, Juklak, dan Juknis yang telah disepakati. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
