Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia Berlakukan Perdagangan Bebas

JAKARTA, KOMPAS – Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia resmi memberlakukan perdagangan bebas setelah Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia atau I-EAEU FTA diteken. Bagi Indonesia, perdagangan bebas itu tidak hanya membuka peluang peningkatan ekspor, tetapi juga diversfikasi negara tujuan ekspor.

EAEU merupakan organisasi kerja sama antar kawasan negara-negara di Eurasia, seperti Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan dan Kirgiszstan. EAEU yang resmi berdiri pada 2014 ini merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi Eurasia (EEC) yang didirikan pada 2000.

Pada Minggu, (21/12/2025), Indonesia yang diwakili Menteri Perdagangan Budi Santoso menandatangani I-EAEU FTA itu di sela Konferensi Tingkat Tinggi EAEU di St Petersburg, Rusia. Penandatanganan itu dilakukan bersama Kepala Komisi EAEU Bakytzhan Sagintayev dan perwakilan negara-negara anggota EAEU.

Mereka adalah Wakil Perdana Menteri Rusia Alexey Overchuk, Wakil Perdana Menteri Armenia Mher Grigoryan, Wakil Perdana Menteri Belarusia Natalia Petkevich, Wakil Perdana Menteri Kazakhstan Zhumangarin Serik, dan Wakil Perdana Menteri Kirgiztan Daniyar Amangeldiev. Penandatanganan itu disaksikan langsung para kepala negara anggota EAEU, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

I-EAEU FTA akan menciptakan peluang perluasan pasar ekspor nontradisional Indonesia di kawasan Eurasia.

Budi Santoso mengatakan, I-EAEU FTA bukan sekadar gestur politik atau ekonomi, melainkan juga penanda babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dengan EAEU. Kedua pihak merepresentasikan mesin ekonomi dengan potensi pasar yang besar, sumber daya kuat, dan produk yang saling komplementer.

Bagi Indonesia, I-EAEU FTA akan menciptakan peluang perluasan pasar ekspor nontradisional Indonesia di kawasan Eurasia. Kawasan tersebut memiliki populasi 180 juta penduduk dan produk domestik bruto (PDB) sebesar 2,56 triliun dollar AS.

Begitu pun bagi Eurasia, Indonesia menawarkan peluang ekonomi dengan populasi 281,6 juta penduduk dan kelas menengah yang terus tumbuh, serta PDB sebesar 1,4 triliun dollar AS.

“Melalui kerja sama perdagangan bebas, Indonesia dan EAEU dapat saling mendorong peningkatan posisi strategis dalam rantai nilai perdagangan global,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (22/12/2025).

Perundingan I-EAEU FTA dimulai pada 2023. Perjanjian perdagangan bebas itu terdiri dari 15 bab yang mencakup, antara lain, pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, dan kerja sama ekonomi.

Dengan FTA itu, EAEU akan menurunkan dan membebaskan tarif barang-barang yang diimpor dari Indonesia. Kebijakan preferensi tarif itu mencakup 90,5 persen dari total pos tarif atau sekitar 95,1 persen dari total nilai impor EAEU dari Indonesia.

“Preferensi tarif EAEU tersebut akan mendorong peningkatan ekspor produk unggulan Indonesia ke kawasan Eurasia. Beberapa produk ekspor itu adalah sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, perikanan, karet alam, furnitur, dan elektronik,” kata Budi.

Kemendag mencatat, total perdagangan Indonesia dengan EAEU pada Januari-Oktober 2025 senilai 4,4 miliar dollar AS. Dari jumlah itu, total ekspor Indonesia ke EAEU mencapai 1,76 miliar dollar AS dan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar 2,64 miliar dollar AS.

Pada 2024, EAEU merupakan tujuan ekspor ke-24 dan sumber impor ke-17 bagi Indonesia dengan total perdagangan mencapai 4,52 miliar dollar AS. Ekspor Indonesia ke EAEU senilai 1,89 miliar dollar AS dan impor Indonesia dari kawasan itu 2,63 miliar.

Produk ekspor utama Indonesia ke Uni Ekonomi Eurasia adalah minyak sawit, minyak kelapa, kopi, dan produk kakao. Adapun produk utama impor Indonesia dari EAEU adalah batubara, pupuk kalium, gandum, dan besi baja.

I-EAEU FTA juga berpotensi membuka peluang kerja sama di sejumlah sektor strategis lain, termasuk investasi. Sektor-sektor tersebut antara lain seperti pertanian, industri, energi, transportasi, logistik, ekonomi digital, dan pengembangan rantai nilai yang berkelanjutan.

Kepala Komisi EAEU Bakytzhan Sagintayev menyatakan, setelah I-EAEU FTA diimplementasikan, perdagangan Indonesia dengan EAEU pasti akan meningkat dua kali lipat. Tidak hanya itu, Indonesia dan EAEU juga membahas peluag kerja sama di sektor-sektor selain perdagangan.

“Dalam sejumlah pertemuan, kami membahas pula sejumlah isu strategis mencakup sektor perdagangan, logistik, dan berbagai bidang yang mendukung penguatan kerja sama ekonomi antara kedua pihak,” katanya.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Perdagangan EEC Andrey Slepnev, Budi meminta EEC menindaklanjuti FTA melalui penguatan kerja sama teknis, fasilitasi perdagangan, dan peningkatan peran dunia usaha. Pembentukan dewan bisnis Indonesia-EAEU juga diperlukan untuk memfasilitasi, mempermudah komunikasi, serta menghubungkan pelaku usaha.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemedag RI Djatmiko Bris Witjaksono mendorong keterlibatan pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keberhasilan implementasi FTA. Implementasi tersebut juga harus membawa manfaat ekonomi yang nyata bagi para pelaku usaha dan ekonomi nasional.

“Perundingan (I-EAEU FTA) memang telah selesai. Namun, pekerjaan sebenarnya baru dimulai. Kolaborasi seluruh pihak dibutuhkan untuk memastikan bahwa FTA dengan EAEU dapat dimanfaatkan optimal dan berbagai tantangan implementasi dapat diatasi secara efektif," kata Djatmiko.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyambut positif rampungnya perjanjian itu. Melalui I-EAEU FTA, ekspor minyak sawit dan produk turunan Indonesia ke kawasan Eurasia bisa semakin meningkat dan bisa menjadi alternatif pasar selain ke Uni Eropa.

Di sisi lain, Gapki berharap Indonesia dan EAEU juga membahas dan mencari solusi atas sejumlah kendala kerja sama perdagangan yang muncul. Apalagi, saat ini Rusia, yang merupakan salah satu anggota EAEU, mendapat sejumlah sanksi ekonomi dari negara-negara Barat.

“Hal itu membuat bank-bank di Rusia tidak dapat menerbitkan surat kredit (LC) atas transaksi pembayaran ekspor atau impor. Selain itu, banyak negara yang melarang kapal-kapal kontainer masuk pelabuhan Rusia,” katanya.