Pemprov Aceh Izinkan Bantuan Internasional Non-Pemerintah Masuk untuk Pemulihan Pascabencana

Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA (Sumber: . ANTARA/HO/Humas Pemprov Aceh)

BANDA ACEH, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memastikan jalur bantuan kemanusiaan internasional mulai dibuka bagi pemulihan pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh.

Namun, bantuan yang diperbolehkan masuk saat ini masih dibatasi pada skema non-pemerintah ke pemerintah, dengan pengawasan ketat lembaga kebencanaan nasional dan daerah.

Kebijakan ini diambil untuk mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus menjaga koordinasi lintas lembaga agar bantuan yang masuk benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.

Pihak Pemprov Aceh menegaskan, langkah ini bukan tanpa aturan, melainkan bagian dari mekanisme tanggap darurat yang terstruktur.

Di tengah upaya pemulihan yang masih berjalan, pemerintah daerah berharap dukungan berbagai pihak dapat mengalir secara tertib, terkoordinasi, dan selaras dengan rencana rehabilitasi jangka menengah dan panjang.

Baca Juga: Mensos Serahkan Bantuan untuk Difabel Terdampak Bencana di Sibolga

Bantuan Internasional Diizinkan, tapi Bukan Antarpemerintah

Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA mengonfirmasi bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatera telah diizinkan masuk, dengan catatan tidak bersifat government to government.

“Iya benar, bantuan internasional untuk bencana Sumatera bisa masuk,” kata Muhammad MTA di Banda Aceh, Senin (22/12) seperti mengutip Antara.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kementerian Dalam Negeri, bantuan dari lembaga internasional non-pemerintah seperti LSM dan organisasi kemanusiaan diperbolehkan.

Sementara itu, bantuan langsung dari pemerintah negara lain masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Penulis : Ade Indra Kusuma Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV