jpnn.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan Indonesia sebenarnya tidak mengajarkan antisemit, karena negara hanya mendidik siswa antipenjajahan.
Hal demikian dikatakan Sukamta demi menanggapi pernyataan Rabi bernama Yehuda Kaploun yang baru ditunjuk Presiden AS Donald Trump sebagai Kepala Urusan Anti-Semitisme negara Paman Sam.
BACA JUGA: Amerika Jual Paket Senjata Rp 185 T ke Taiwan, China Hanya Bisa Mengecam
"Ya, yang selama ini diajarkan di Indonesia antipenjajahan, sebagai nilai yang tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Jelas beda antara antipenjajahan dan antisemistisme," kata dia melalui layanan pesan, Senin (22/12).
Diketahui, pernyataan Kaploun dalam sebuah wawancara Jerusalem Post Conference menuai sorotan netizen.
BACA JUGA: PAN Setuju Pilkada Tidak Langsung dengan Catatan Begini
Sebab, Kaploun mengungkit upaya menaruh ajaran dalam buku sekolah di Indonesia untuk mengubah pandangan terhadap antisemit.
Kaploun bahkan menyebut AS ke depan perlu memiliki divisi khusus untuk memerangi pandangan antisemit.
BACA JUGA: Bus Cahaya Trans yang Kecelakaan di Semarang Membawa 34 Penumpang
Sukamta mengatakan pandangan rakyat Indonesia yang mengecam agresi Israel ke Palestina bukan sikap antisemit, seperti yang diduga menjadi dasar pemikiran Kaploun.
"Sikap mayoritas masyarakat Indonesia yang mengecam Israel bukan bentuk antisemistisme, itu sikap antipenjajahan. Jika Israel tidak ingin dikecam masyarakat dunia, ya, hentikan penjajahannya ke Palestina," ujar legislator fraksi PKS itu.
Sukamta menuturkan Indonesia selama ini negara yang dikenal dengan keberagaman. Semua suku dan pemeluk lintas agama bisa berdampingan dengan tenang.
"Ini menunjukkan sikap antisemistisme tidak tumbuh di Indonesia. Kalau ada yang menyebut Indonesia intoleran, antisemit, berarti tidak melihat fakta di lapangan," ujar peraih gelar doktoral dari University of Salford, Inggris Raya itu.
Sukamta menuturkan rencana intervensi terhadap buku ajar RI hanya akan menambah sentimen negatif terhadap Israel.
"Tentu kita juga perlu waspada kalau betul upaya intervensi ini dilakukan, karena boleh jadi yang akan dimasukkan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan budaya Indonesia," ujarnya. (ast/jpnn.com)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
