Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Aceh Tamiang
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan perlunya percepatan penanganan dampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang.
Ia menilai kondisi wilayah tersebut lebih berat dibandingkan daerah terdampak bencana lain akibat masih banyaknya lumpur yang menutup permukiman dan fasilitas publik.
“Aceh Tamiang memang agak berbeda. Dari udara tadi masih terlihat banyak lumpur, berbeda dengan daerah lain yang saya kunjungi sebelumnya,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Senin, 22 Desember 2025.
Bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi diketahui melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, menurut Tito, Aceh Tamiang memerlukan penanganan khusus karena tingkat kerusakan dan dampaknya terhadap aktivitas warga lebih luas.
Sejak hari pertama bencana, Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, hingga relawan terus dikerahkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.
Dalam aspek logistik pangan, Tito memastikan cadangan beras nasional dalam kondisi aman. Daerah terdampak bencana dipersilakan mengajukan permintaan beras Bulog tanpa batas dan tanpa biaya, selama digunakan untuk kepentingan penanganan bencana.
“Ini beras gratis untuk bencana, bukan beras SPHP. Berapa pun dibutuhkan silakan diminta, asal bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Tito.
Tito juga menyoroti keterbatasan Belanja Tidak Terduga (BTT) di sejumlah daerah. Presiden, kata dia, telah memutuskan tambahan bantuan BTT sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak dan Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi.
Selain itu, dukungan antardaerah yang berhasil dihimpun hingga kini hampir mencapai Rp60 miliar dan disalurkan langsung ke wilayah terdampak.
Di lapangan, Tito menekankan pembersihan lumpur sebagai prioritas paling mendesak. Fokus pembersihan diarahkan ke fasilitas umum, fasilitas kesehatan, sekolah, serta perkantoran pemerintahan agar aktivitas pelayanan publik bisa segera berjalan normal.
“Pembersihan ini nomor satu. Negara harus hadir nyata, TNI, Polri, Pemda, dan relawan bekerja bersama,” tutur Tito.
Untuk penanganan perumahan, Mendagri meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara detail by name dan by address.
Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan tunai bagi rumah rusak ringan dan sedang, serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang melalui BNPB dan kementerian terkait.
Editor: Redaktur TVRINews
