Prabowo-Trump Teken Kesepakatan Dagang RI-AS Akhir Januari 2026

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menargetkan penandatanganan kesepakatan perjanjian tarif resiprokal atau agreement on reciprocal tariff/ART pada akhir Januari 2026. Dokumen perjanjian tersebut direncanakan ditandatangani langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, seluruh substansi perjanjian dagang bilateral tersebut pada prinsipnya telah disepakati kedua negara. Saat ini pembahasan tinggal memasuki tahap penyelarasan bahasa hukum dan penyelesaian teknis dokumen.

”Diharapkan sebelum akhir Januari 2026 dokumen sudah siap untuk ditandatangani secara resmi oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (22/12/2025) malam waktu Washington DC atau Selasa (23/12/2025) pagi waktu Jakarta.

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai pertemuannya dengan Duta Besar AS untuk Perdagangan (United States Trade Representative/USTR) Jameson Greer di Washington DC. Pertemuan itu dilakukan untuk menindaklanjuti penugasan Presiden Prabowo agar pemerintah segera mempercepat penyelesaian dokumen ART.

Menurut Airlangga, pertemuan berlangsung konstruktif dan membahas baik isu-isu utama maupun isu teknis dalam perjanjian. Indonesia dan AS sama-sama menyampaikan kepentingan strategis masing-masing dengan prinsip menjaga keseimbangan dan kepentingan bersama.

”Seluruh isu substansi yang telah diatur di dalam dokumen ART sudah dapat disepakati kedua belah pihak, baik isu utama maupun isu teknis. Selanjutnya tinggal disesuaikan bahasanya dalam proses legal drafting,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, kedua negara juga telah menyepakati kerangka waktu penyelesaian dokumen. Tim teknis Indonesia dan AS akan kembali bertemu pada pekan kedua Januari 2026 untuk merumuskan naskah hukum (legal drafting) dan menyelaraskan finalisasi (clean up) dokumen.

”Proses teknis ditargetkan selesai secara tentatif dalam satu minggu, antara tanggal 12 Januari sampai dengan 19 Januari 2026,” ujar Airlangga.

Perjanjian ART ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan kedua negara pada 22 Juli lalu. Dalam kesepakatan tersebut, AS menurunkan tarif terhadap produk Indonesia dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen.

Airlangga menepis kekhawatiran adanya tekanan kebijakan dari pihak Amerika Serikat.

Selain itu, Indonesia juga memperoleh perlakuan tarif khusus untuk sejumlah produk ekspor unggulan, seperti minyak kelapa, minyak sawit, kopi, kakao, dan sejumlah komoditas lainnya. Kebijakan ini dinilai memberi dampak signifikan bagi industri nasional.

Airlangga menjanjikan kesepakatan ini sebagai kabar baik bagi sektor industri dalam negeri, khususnya sektor padat karya yang selama ini terdampak kebijakan tarif.

”Sektor-sektor yang terkena tarif tersebut merupakan sektor padat karya yang mempekerjakan sekitar 5 juta pekerja. Ini tentu sangat strategis bagi Indonesia,” katanya.

Dalam joint statement sebelumnya, Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk membuka akses pasar bagi produk Amerika Serikat serta mengatasi berbagai hambatan non-tarif yang selama ini menghambat kerja sama perdagangan kedua negara.

Komitmen tersebut, menurut Airlangga, terus dijalankan pemerintah melalui berbagai langkah deregulasi. Salah satunya dengan pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas menyelesaikan hambatan yang dihadapi dunia usaha.

“Kami terus mendorong deregulasi dan memastikan hambatan non-tarif bisa diselesaikan secara konkret,” ujar Airlangga.

Menanggapi pertanyaan media terkait adanya konsesi baru di luar kesepakatan Juli lalu, Airlangga menegaskan, seluruh pembahasan tetap berada dalam kerangka yang telah disepakati sebelumnya.

“Seluruhnya sesuai dengan pembahasan dalam persetujuan 22 Juli. Tidak ada kebijakan Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini,” katanya.

Ia juga menepis kekhawatiran adanya tekanan kebijakan dari pihak Amerika Serikat. Menurut Airlangga, perjanjian ART justru dirancang untuk memberi manfaat yang seimbang bagi kedua negara.

“Ini perjanjian yang bersifat adil, strategis, dan menguntungkan bagi kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang,” ujarnya.

Terkait tenggat waktu penandatanganan, Airlangga menegaskan bahwa tidak ada faktor penghambat yang tersisa. Seluruh materi perjanjian telah dibahas dan disepakati sejak 17 Desember hingga 22 Desember 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo menyatakan, Kedutaan Besar RI di Washington DC siap memfasilitasi proses lanjutan hingga penandatanganan perjanjian tersebut.

Kami menunggu instruksi dari Jakarta untuk persiapan kunjungan Bapak Presiden ke Washington DC dalam rangka penandatanganan antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo.

Menjelang akhir Januari 2026, KBRI Washington DC bahkan telah mulai melakukan counting down untuk persiapan kunjungan kepala negara.

“Kami menunggu instruksi dari Jakarta untuk persiapan kunjungan Bapak Presiden ke Washington DC dalam rangka penandatanganan antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo,” ujar Indroyono.

Dihubungi secara terpisah, Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menekankan pentingnya kewaspadaan pemerintah dalam merespons dinamika negosiasi dagang dengan Amerika Serikat. 

“Kesepakatan tarif yang tidak berimbang berpotensi menggerus daya saing ekspor Indonesia, khususnya di sektor-sektor kunci seperti tekstil dan alas kaki yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya produksi,” ujarnya.

Menurut Myrdal, dalam jangka pendek ketidakseimbangan tersebut dapat memicu defisit neraca perdagangan hingga 1 miliar dollar AS serta menekan laju pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu mengintensifkan diplomasi dagang sekaligus memperkuat daya saing industri domestik untuk menghadapi perubahan lanskap perdagangan global.