Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi sektor perkeretaapian nasional melalui program reaktivasi rel kereta.
Dalam penjelasannya, pemerintah menargetkan total panjang rel kereta api yang beroperasi di Indonesia bakal mencapai 12.000 kilometer (km). Di mana, saat ini total panjang rel kereta beroperasi hanya sekitar 7.000 km.
"Hari ini kurang lebih KAI beroperasi di atas 7.000-an kilometer panjang rel kereta. Targetnya sesuai arahan Pak Presiden Prabowo Subianto, kita ingin mereaktivasi hingga 12.000 kilometer rel kereta di seluruh wilayah," ujar AHY usai melakukan peninjauan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
AHY menjelaskan, upaya memperluas jaringan rel kereta api itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan bagi penumpang, tetapi menjadi strategi kunci dalam menekan biaya logistik nasional.
Reaktivasi rel kereta hingga 12.000 Km turut dilakukan untuk memperkuat sektor kereta barang menjadi prioritas utama untuk menciptakan efisiensi ekonomi. Dengan mengalihkan beban angkutan barang dari jalan raya ke kereta api, efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai secara signifikan.
"Kereta barang ini menjadi salah satu prioritas, karena biaya transportasi logistik sangat tergantung pada ketersediaan rel. Untuk mengurangi beban di jalan raya, kita perlu memperkuat sektor transportasi kereta," imbuhnya.
Baca Juga
- Banyak Tiket Kereta Api Belum Terjual Jelang Nataru, Bos KAI: Beli Go Show!
- Pemulihan Infrastruktur, Jalur Kereta Api Medan-Binjai Telah Beroperasi Kembali
- Fasilitas Kereta Api dan Terminal Terdampak Banjir Sumatra, Ini Daftarnya
Lewat upaya reaktivasi Ini, AHY optimistis akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat serta memperlancar arus barang dan jasa.
Selain itu, langkah ini juga dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan raya akibat kelebihan muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL) yang selama ini menjadi beban APBN dalam hal pemeliharaan jalan.
"Dengan ini kita harapkan ekonomi akan semakin baik, lebih produktif, lebih efisien, dan pada akhirnya masyarakat akan semakin senang," pungkas AHY.
Untuk diketahui, pemerintah menargetkan implementasi kebijakan zero over dimension and overload (ODOL) atau truk dengan muatan berlebih akan berlaku mulai 1 Januari 2027. Di mana, pengentasan truk ODOL dilakukan dalam rangka efisiensi.
Pasalnya, pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran mencapai Rp41 triliun setiap tahunnya untuk proses perbaikan jalan yang rusak akibat mobilisasi truk ODOL.
Selain itu, pengentasan mobilisasi truk dengan muatan berlebih juga dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di jalan. Dalam catatannya, truk ODOL menjadi kontributor terbesar kedua penyebab kecelakaan di Indonesia.
