KKP: Penataan Ruang Laut Punya Indikator Keberhasilan yang Terukur

Penulis: Krisafika Taraisya Subagio

TVRINews, Jakarta

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa kebijakan penataan ruang laut tidak dijalankan tanpa ukuran yang jelas.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah indikator terukur untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif serta berdampak nyata bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut kementerian kelautan dan perikanan (KKP), Kartika Listriana saat konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan, pada Selasa 23 Desember 2025.

Menurutnya, indikator utama keberhasilan penataan ruang laut mencakup pengurangan konflik pemanfaatan ruang laut, peningkatan kepastian hukum berusaha, serta perlindungan terhadap kepentingan nelayan.

"Penataan ruang laut memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Salah satunya adalah berkurangnya konflik dan tumpang tindih pemanfaatan ruang laut antar kepentingan," ujarnya kepada wartawan termasuk tvrinews.com dalam konferensi pers capaian kinerja KKP, di Media Center KKP, Jakarta, Selasa 23 Desember 2025.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebelum penataan ruang diterapkan, konflik antara aktivitas usaha, nelayan, dan kepentingan lingkungan kerap terjadi.

Melalui penataan ruang laut yang terintegrasi, pemerintah kini dapat mengendalikan pemanfaatan ruang laut secara lebih tertib melalui mekanisme perizinan, khususnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Selain menekan konflik, indikator lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah dampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan. 

Penataan ruang laut memastikan ruang hidup dan ruang tangkap nelayan tetap terlindungi, sekaligus memberikan kepastian bagi kegiatan usaha agar tidak saling tumpang tindih.

"Nelayan menjadi prioritas. Setiap pemberian izin kami pastikan tidak mengganggu kepentingan nelayan. Jika ada potensi konflik, dilakukan mediasi dan penyesuaian agar tercapai solusi yang adil bagi semua pihak," jelasnya.

Kemudian Dirjen menambahkan, indikator keberhasilan juga diukur dari sisi ekonomi dan lingkungan. Penataan ruang laut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut dan biota perairan.

Ke depan, KKP akan terus menyempurnakan indikator pengukuran tersebut, termasuk dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan kontribusinya terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional.

Editor: Redaktur TVRINews