GenPI.co - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas merespons soal usulan Pilkada untuk Gubernur ditunjuk Presiden, dan Bupati serta Wali Kota dipilih DPRD.
Fernando mengatakan usulan yang disampaikan sejumlah ketua umum partai politik termasuk koalisi pemerintah itu tak sekadar wacana.
“Saya yakin usulan itu tidak sekadar dilontarkan. Gagasan itu disampaikan karena sudah disepakati para pemimpin partai,” katanya dikutip dari JPNN, Rabu (24/12).
Dia menilai pembagian kursi kepala daerah antar partai politik sangat mungkin sudah menjadi kesepakatan.
Fernando pun mengkritik keras usulan tersebut. Dia menilai gagasan itu sama saja merampas hak konstitusional rakyat.
“Para elite politik dengan semena-mena sedang merancang menghilangkan hak pilih rakyat untuk menentukan siapa kepala daerah,” tuturnya.
Dia juga membantah klaim para elite politik yang menyebut Pilkada melalui DPRD untuk menghemat anggaran.
“Secara hitungan memang akan ada penghematan anggaran negara. Tetapi tidak ada jaminan korupsi itu akan hilang dan kepala daerah yang dipilih berkualitas,” ujarnya.
Fernando khawatir anggaran kampanye nantinya dialihkan untuk beli suara di partai dan DPRD. Dia harap rakyat memberikan perlawanan.
“Saya harap rakyat melakukan perlawanan terhadap rencana jahat para elite politik. Supaya tidak terjadi kemunduran politik,” ucapnya. (tan/jpnn)
Lihat video seru ini:
