Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tekanan ekonomi menjadi penyebab jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus bertambah. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga November 2025 jumlah PHK mencapai 79.302 orang.
Purbaya menjelaskan, lonjakan PHK tersebut tidak terlepas dari tekanan ekonomi yang terjadi selama sembilan hingga sepuluh bulan pertama 2025. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya permintaan masyarakat sehingga berdampak langsung terhadap dunia usaha.
"PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama, tahun sebelumnya juga jelek kan. Tahun ini 10 bulan pertama jadi ekonomi slow. Itu lah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow," kata Purbaya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Baca Juga: PHK Menjamur di Singapura Sepanjang 2025, Tujuh Sektor Telah Pangkas 19.800 Pekerjaan
Merespons kondisi tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah terus berupaya memulihkan perekonomian melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Kementeria Keuangan (Kemenkeu) juga memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bank sentral guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Jadi makanya saya concern itu dan ingin membantu mereka (dunia usaha) semaksimal mungkin untuk tumbuh lagi. Sesuai dengan permintaan, kenaikan permintaan karena kita ubah kebijakan di sini maupun di bank sentral,” terangnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, Purbaya optimis tahun depan akan menjadi titik balik bagi pemulihan ekonomi Indonesia.
"Saya yakin tahun depan akan lebih bagus dari sekarang karena kita lebih sinkron dengan bank sentral juga kebijakannya ke depan," terangnya.
Baca Juga: Purbaya Optimis Ekonomi RI 2025 Tumbuh 5,2% Meski Terdampak Bencana Sumatra
Kementerian Keuangan berkomitmen memberikan dukungan maksimal melalui dua jalur utama, berupa stimulus permintaan dengan mendorong konsumsi masyarakat agar pasar kembali bergairah.
Selanjutnya, penyediaan akses permodalan dengan mempermudah pelaku usaha memperoleh modal kerja agar operasional bisnis tetap berjalan dan ekspansi usaha dapat dilakukan.
Sebagai informasi, berdasarkan portal Satu Data Kemnaker, dari total pekerja yang terkena PHK, 21,73 persen berasal dari Provinsi Jawa Barat atau setara 17.234 orang sepanjang 11 bulan pertama 2025. Jawa Tengah menjadi daerah dengan jumlah PHK terbanyak berikutnya, yakni 14.005 orang, disusul Banten sebanyak 9.216 orang, DKI Jakarta 5.710 orang, dan Jawa Timur sebanyak 4.886 pekerja.
