JAMBI, DISWAY.ID— Pemerintah mulai menata ulang pengelolaan aset perhajian di daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola ibadah haji. Upaya itu ditandai dengan peninjauan Asrama Haji Jambi oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak, Rabu (24/12/2025).
Kunjungan tersebut difokuskan pada memastikan kejelasan status dan pergeseran aset perhajian yang selama ini menjadi kendala utama mandeknya pembangunan Asrama Haji Jambi.
Proyek tersebut tercatat sempat terbengkalai cukup lama akibat persoalan administratif dan hukum.
BACA JUGA:Tahap I Ditutup, Pelunasan Bipih Jemaah Haji Aceh dan Sumatera Terdampak Bencana Masih Ditoleransi
Dahnil menegaskan, penataan aset menjadi fondasi penting sebelum pemerintah melangkah ke tahap pembangunan lanjutan. Ia menyebut, seluruh aset perhajian di Jambi kini telah dinyatakan bersih dari persoalan hukum.
“Saya datang bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah untuk memastikan seluruh pergeseran dan status aset perhajian benar-benar clean and clear. Alhamdulillah, saat ini sudah dinyatakan tidak bermasalah,” ujar Dahnil di Jambi.
Ia berharap, dengan kepastian tersebut, pembangunan dan pengembangan Asrama Haji Jambi dapat kembali dilanjutkan tanpa menyisakan risiko hukum di kemudian hari.
Dalam kunjungan itu, Dahnil didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi dan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab. Kehadiran aparat penegak hukum disebut sebagai bagian dari pendekatan preventif pemerintah.
Menurut Dahnil, pengelolaan aset perhajian tidak dapat dipisahkan dari agenda besar reformasi tata kelola haji yang tengah dijalankan pemerintah. Presiden, kata dia, menekankan agar Kementerian Haji dan Umrah menjadi simbol integritas dalam penyelenggaraan ibadah haji.
BACA JUGA:Kemenhaj RI Kembali Umumkan Hasil Seleksi PPIH Arab Saudi 2026, Kuota Layanan Jemaah Ditambah
“Sektor haji sangat rawan penyimpangan. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari hulu, termasuk penataan aset dan administrasi. Kami ingin memastikan tidak ada celah manipulasi,” kata Dahnil.
Ia mengakui, praktik penyelenggaraan haji di masa lalu kerap dihadapkan pada berbagai kerawanan, mulai dari pengelolaan aset hingga pelayanan jemaah. Ke depan, transparansi dan penguatan pengawasan akan menjadi prioritas.
Selain penataan aset, Dahnil juga menyoroti pentingnya pengembangan ekosistem ekonomi haji di Jambi. Salah satu isu krusial adalah keterbatasan konektivitas penerbangan haji dan umrah.
Saat ini, jemaah asal Jambi masih harus transit melalui Batam atau bahkan negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Kondisi ini dinilai belum ideal untuk provinsi dengan jumlah jemaah yang terus meningkat.
BACA JUGA:Rapat di Hambalang, Prabowo Bahas Kampung Haji dan Ketahanan Energi
- 1
- 2
- »
