jpnn.com - Kongres Kemanusiaan Indonesia (KKI) ke-3 diselenggarakan sebagai ruang refleksi dan konsolidasi bersama untuk memperkuat arah masa depan gerakan kemanusiaan di Indonesia.
Mengusung tema “Dari Respon Bencana Banjir dan Longsor Sumatra Menuju Koordinasi Kemanusiaan yang Mandiri dan Kolaboratif Dipimpin oleh Pelaku Lokal”, kongres itu menegaskan pentingnya kepemimpinan pelaku lokal dalam penanganan bencana dan kerja-kerja kemanusiaan.
BACA JUGA: Jaksa Agung: 27 Perusahaan Diperiksa Gegara Terindikasi Berkontribusi Atas Bencana Sumatra
President Human Initiative Tomy Hendrajati yang juga Dewan Pakar KKI ke-3, menekankan bahwa kongres tersebut merupakan momentum strategis bagi pembenahan sistem kemanusiaan nasional.
“Pengalaman respons banjir dan longsor Sumatra menunjukkan bahwa pelaku lokal bukan pelengkap, melainkan fondasi. Mereka hadir paling awal, memahami konteks, dan menjaga martabat penyintas,” ujar Tommy dalam keterangannya.
BACA JUGA: Viral Nenek Tak Bisa Beli Roti O Pakai Uang Tunai, Saleh Sentil Gubernur BI
Berangkat dari pengalaman respons bencana banjir dan longsor di Sumatra, kongres tersebut menyoroti peran komunitas dan organisasi lokal sebagai pihak pertama yang merespons situasi darurat dan pihak terakhir yang bertahan dalam proses pemulihan.
Kedekatan dengan wilayah, pemahaman sosial-budaya, serta jejaring komunitas yang kuat menjadikan pelaku lokal aktor kunci dalam memastikan bantuan tepat guna, berkeadilan, dan bermartabat.
BACA JUGA: Prabowo Peringatkan Satgas PKH: Jangan Mau Dilobi Pengusaha!
KKI ke-3 menegaskan lima arah penguatan sistem kemanusiaan nasional. Kongres itu mendorong kepemimpinan pelaku lokal sebagai inti koordinasi kemanusiaan nasional melalui penguatan IHCP yang mandiri, akuntabel, dan legitimate.
Transformasi ekosistem sumber daya kemanusiaan juga menjadi perhatian, dengan dorongan pada diversifikasi pendanaan, penguatan sumber daya lokal, serta akses yang lebih setara bagi pelaku lokal terhadap pendanaan publik, CSR, dan internasional.
Dari sisi kebijakan, kongres mendorong hadirnya kebijakan kemanusiaan nasional yang lebih eksplisit dan kolaboratif, yang mengakui masyarakat sipil sebagai mitra setara pemerintah serta memperkuat ruang konsultasi multipihak.
“Di tingkat yang lebih luas, kongres juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam reformasi sistem kemanusiaan di kawasan dan global,” kata dia.
Sementara itu, Convener AP-KI M. Ali Yusuf (Gus Ali) menegaskan bahwa berakhirnya kongres bukanlah akhir dari proses.
“Kongres ini bukan titik selesai, melainkan titik tolak. Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa rapi sistem yang dibangun, tetapi pada seberapa banyak martabat manusia yang berhasil kita jaga,” ucap Gus Ali.
Dengan terselenggaranya Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3, diharapkan terbangun kesepahaman bersama mengenai arah penguatan sistem kemanusiaan nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (mcr4/jpnn.com)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
