Pemerintah Kebut Pembangunan Hunian Sementara di Aceh, Sumut dan Sumbar

Pemerintah pusat terus mengebut pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah percepatan ini dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama berada di pengungsian dan segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.

Saat ini, pembangunan fisik tengah berlangsung secara masif di berbagai titik dengan target penyelesaian sebelum memasuki awal 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, seluruh unsur mulai dari BNPB, TNI, Polri, hingga Satgas Pembangunan sedang menerapkan pola kerja nonstop demi mengejar tenggat waktu yang ada.

"Kami berupaya melakukan percepatan dengan proses pembangunan selama 24 jam. Harapannya, saudara-saudara kita di pengungsian bisa segera menempati Huntara. Begitu pemerintah daerah menetapkan lokasi dan jumlahnya, Satgas akan bekerja siang malam tanpa terhalang cuaca," ujar Abdul Muhari melalui keterangan resmi, Rabu (24/12).

Salah satu proyek yang menjadi acuan berada di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, yang mana 117 unit Huntara ditargetkan rampung paling lambat 2 Januari mendatang. Keberhasilan di wilayah Agam ini diproyeksikan menjadi standar pembangunan bagi daerah lain di Sumatra.

Sementara itu di Provinsi Aceh, terdapat 10 kabupaten/kota yang telah mengusulkan pembangunan, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Pidie Jaya. Selama proses menunggu pembangunan selesai, warga juga akan diberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan untuk setiap Kepala Keluarga.

Hingga kini, perkembangan di lapangan menunjukkan progres positif, seperti di Kabupaten Bireuen yang sudah memasuki tahap penentuan lokasi di 18 desa. Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga tengah melakukan pembersihan lahan sekaligus menetapkan koordinat hunian.

Upaya tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam memulihkan infrastruktur pascabencana secara efektif. Pemerintah pun meminta pemerintah daerah agar segera merampungkan data penerima bantuan supaya proses pembangunan tidak terhambat oleh kendala administrasi.