FAJAR.CO.ID, BONE – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakar (PKBM) Sulolipu, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), dan Geng Dekol, menggelar Workshop Historiografi Rakyat di Kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 19–22 Desember 2025.
Workshop ini diselenggarakan sebagai ruang belajar dan dialog untuk meninjau kembali cara sejarah ditulis dan dipahami. Selama ini, penulisan sejarah kerap disusun secara sentralistis dan elitis, sehingga pengalaman masyarakat di tingkat lokal—terutama yang berkaitan dengan tanah, tubuh, dan kehidupan sehari-hari—sering kali tersisih dari narasi resmi. Melalui tema “Tanah, Tubuh, dan Kehidupan”, kegiatan ini mendorong pembacaan sejarah yang berangkat dari pengalaman konkret warga.
Alih-alih memosisikan sejarah sebagai kumpulan peristiwa besar dan tokoh-tokoh berkuasa, workshop ini menempatkan ingatan, pengalaman hidup, dan relasi warga dengan ruang hidupnya sebagai sumber pengetahuan sejarah yang sah dan penting.
Direktur Program Workshop Historiografi Rakyat, Ferdhiyadi, menyampaikan bahwa selama ini nasionalisme kerap dipahami secara sempit sebagai peneguhan kepentingan negara, tanpa cukup memberi ruang pada pengalaman kemanusiaan warga.
“Ketika sejarah hanya dibaca dari sudut negara, sering kali yang hilang justru pengalaman orang-orang yang hidup dengan dampak kebijakan itu sendiri,” ujarnya.
Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM) tersebut menegaskan bahwa workshop ini berangkat dari keyakinan bahwa sejarah perlu berpihak pada mereka yang mengalami langsung perubahan dan ketimpangan, terutama kelompok masyarakat dengan akses terbatas terhadap ruang hidup, sumber daya, dan ruang bersuara.
Kegiatan yang berlangsung di Bone ini diikuti oleh peserta dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, yang berasal dari komunitas literasi, pegiat budaya, guru, mahasiswa serta pendamping komunitas. Keberagaman latar belakang peserta menjadi bagian penting dari proses belajar bersama, karena masing-masing membawa pengalaman personal dan ingatan terhadap kampung dan atau komunitasnya sendiri.
Fasilitator Kegiatan, Subarman Salim, menjelaskan bahwa pendekatan historiografi rakyat menuntut penulis untuk turun langsung, berjumpa, mendengar, dan merasakan pengalaman warga tanpa sekat kelas atau jarak akademik.
“Sejarah di banyak wilayah Sulawesi tumbuh dan dirawat melalui tradisi lisan, ingatan kolektif, dan pengalaman hidup sehari-hari, bukan semata dari arsip resmi,” katanya.
Salah satu contoh yang dibahas dalam workshop adalah peristiwa perlawanan masyarakat Unra di Bone pada 1943, yang menolak membayar pajak kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Peristiwa ini jarang tercatat dalam buku sejarah sekolah, padahal menunjukkan bentuk perlawanan kolektif warga tanpa figur sentral atau tokoh besar.
“Kisah orang-orang Unra memperlihatkan bahwa perlawanan tidak selalu lahir dari kepemimpinan tunggal, tetapi bisa tumbuh dari gerakan bersama warga,” ungkap Subarman.
Workshop ini tidak hanya berisi diskusi kelas, tetapi juga memberi pengalaman lapangan kepada peserta untuk membaca sejarah langsung dari ruang hidup masyarakat Bone. Peserta diajak menelusuri sejumlah lokasi, antara lain Goa Cempalagi, Museum Lapawawoi Pelabuhan Bajoe, serta penjara lama Belanda, dan berdialog dengan Puang Matoa Bissu Bone.
Sejumlah narasumber lintas disiplin turut terlibat, di antaranya Usman Hamid (Amnesty International), Muhidin M. Dahlan (Radio Buku), Andi Achdian (Universitas Nasional), Abd. Karim (BRIN), dan Dianah Karmilah (Koalisi Perempuan Indonesia).
Pasca-workshop, peserta akan mendapatkan pendampingan hingga Februari 2026 untuk menulis esai sejarah berdasarkan topik yang mereka ajukan. Hasil akhirnya adalah buku sejarah berbasis komunitas yang berpijak pada dinamika agraria, ekologis, dan sosial di wilayah masing-masing peserta—sebagai ruang bagi cerita-cerita yang selama ini jarang terdengar dalam narasi resmi.
