Mantan Ajudan Jokowi yang Dimutasi Jadi Staf Khusus KSAD Ternyata Sedang Jalani Proses Hukum

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan penyegaran besar-besaran di tubuh Tentara Nasional Indonesia.

Sebanyak 187 perwira tinggi (pati) dari tiga matra resmi mengalami rotasi dan mutasi jabatan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Dari total jumlah tersebut, 109 pati berasal dari TNI Angkatan Darat, 36 dari TNI Angkatan Laut, dan 42 dari TNI Angkatan Udara.

Salah satu nama yang ikut menjadi perhatian publik adalah Letnan Jenderal TNI Widi Prasetijono.

Mantan Pangdam IV/Diponegoro itu dimutasi dari jabatan dosen Universitas Pertahanan (Unhan) menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Dalam salinan keputusan Panglima TNI yang diterbitkan di Jakarta pada 15 Desember 2025 dan dikutip Republika, Kamis (25/12/2025), mutasi Letjen Widi disertai keterangan singkat, “Proses hukum.”

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Letjen Widi tengah tersangkut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait penjualan aset Yayasan Kodam Diponegoro.

Kasus tersebut diduga terjadi saat ia menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro.

Nama Widi Prasetijono bukan sosok asing di lingkar kekuasaan.

Perwira lulusan Akademi Militer 1993 itu sempat menjadi ajudan Jokowi pada periode 2014-2016.

Kariernya juga tercatat moncer, mulai dari Komandan Kodim 0735/Surakarta, Danrem 074/Warastratama Solo, Kasdam Diponegoro, hingga Pangdam IV/Diponegoro.

Ia juga pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada awal 2022 dan Komandan Kodiklatad pada periode 2023-2024.

Usai pergantian pemerintahan dari Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto, Widi sempat nonjob sebelum ditempatkan sebagai dosen Unhan.

Kini, penunjukannya sebagai Staf Khusus KSAD disebut berkaitan dengan proses hukum yang tengah berjalan.

Letjen Widi diduga terlibat dalam perkara pencucian uang penjualan lahan seluas sekitar 700 hektare milik Yayasan Diponegoro kepada BUMD Kabupaten Cilacap, PT Cilacap Segara Artha (CSA), dengan nilai transaksi mencapai Rp237 miliar.

Selain Widi, Panglima TNI juga mengangkat sejumlah perwira lain sebagai Staf Khusus KSAD.

Di antaranya Mayjen Satrijo Panandojo, Mayjen Husein Segaf, Mayjen Hari Arif, hingga Brigjen Ryo Neswan, Brigjen Erwansjah, Brigjen Yudha Fitri, dan Brigjen Refrizal.

Sejumlah nama lain seperti Brigjen Prabowo Setiaji, Brigjen Bambang Sugiri, Brigjen Firmansyah, Brigjen Agus Setyawan, dan Brigjen Anjas Asmara juga masuk dalam daftar mutasi tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah memanggil Letjen Widi Prasetijono sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang pengadaan lahan seluas 716 hektare oleh PT CSA. Kasus ini disebut merugikan negara hingga Rp237 miliar.

“Pemanggilan berkaitan kasus TPPU korupsi Cilacap. Panggilannya begitu, tapi masalah kehadirannya saya belum tahu,” ujar Kepala Kejati Jawa Tengah, Siswanto di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/12/2025) lalu.

Siswanto menjelaskan, pemanggilan tersebut merupakan panggilan kedua.

“Dipanggil sebagai saksi kasus TPPU,” katanya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Arfan Triono, juga membenarkan pemeriksaan terhadap Widi.

Saat ini, perkara dugaan korupsi pengadaan lahan PT CSA tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Tiga orang telah duduk sebagai terdakwa, yakni mantan Direktur PT Rumpun Sari Antan Andhi Nur Huda, mantan Direktur PT CSA Iskandar Zulkarnain, serta mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap periode 2022-2024, Awaluddin Muuri.

(Muhsin/fajar)