Pemerintah Siapkan Rp60 Triliun, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan anggaran dan sejumlah bantuan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra.  

Bantuan tersebut guna mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk yang mencakup jaminan hidup. 

Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan anggaran senilai Rp60 triliun berasal dari penyisiran anggaran APBN 2026. 

Dana ini didapatkan dari pemanfaatan alokasi reprioritisasi 2026, serta pemanfaatan anggaran infrastruktur kementerian/lembaga. 

Tidak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan dana anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. 

"Yang buat bencana kan udah cukup, kami udah sisihkan Rp60 triliun," terang Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025). 

Sejauh ini, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat bahwa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,8 triliun. Kebutuhan terbesar yakni untuk Aceh senilai Rp25,41 triliun. 

Secara umum, Kemenkeu mencatat telah menyiapkan sejumlah pos anggaran untuk penanggulangan dampak bencana Sumatra. 

Misalnya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp250 miliar pada 2026. Kemudian, ada cadangan bencana Rp5 triliun yang bisa juga digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Di luar anggaran bencana, pemerintah akan merelaksasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) ke pemda di tiga provinsi itu. Anggaran TKD senilai Rp43,8 triliun pada 2026 akan disalurkan dari pusat ke daerah tanpa syarat salur. 

Pemda juga diberikan kemudaham dalam restrukturisasi pinjaman daerah ke pusat yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Covid-19, serta percepatan klaim asuransi BMN oleh K/L yang mengasuransikan. 

Tidak hanya itu, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH senilai Rp250,4 miliar. 

Pada Selasa (23/12/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga telah bertemu dengan Meneku Purbaya Yudhi Sadewa untuk membicarakan ihwal anggaran kebencanaan yang disalurkan lewat Kementerian Sosial pada 2026. Salah satunya yakni untuk mengajukan kenaikan dana jaminan hidup sejalan dengan bencana Sumatra. 

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut pihaknya mengajukan ke Kemenkeu agar jaminan hidup dinaikkan menjadi Rp15.000 per orang. Saat ini, jaminan hidup yang dianggarkan di APBN hanya Rp10.000 per orang. 

"Ini untuk apa? Untuk membeli lauk pauk. Kalau Rp15.000 kali sebulan berapa itu nanti? Rp450.000 per bulannya," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (25/12/2025). 

Jaminan hidup yang diusulkan agar naik menjadi Rp15.000 per orang itu rencananya akan disalurkan setiap bulannya, selama periode tiga bulan. 

Namun, ini belum final karena masih menghitung kebutuhan pasti anggaran yang bakal ditetapkan seiring dengan penghitungan jumlah calon penerima bantuan oleh BNPB dan sejumlah kementerian/lembaga lain. 

Selain itu, Kemensos turut menunggu hasil penghitungan akhir BNPB dan Kemenkes guna menetapkan kebutuhan untuk santunan serta isian rumah hunian tetap maupun hunian sementara. 

Pemerintah, terang Gus Ipul, akan menyalurkan santunan kepada ahli waris senilai Rp11 juta sampai dengan Rp15 juta bagi setiap orang yang wafat, serta Rp5 juta bagi yang mengalami luka-luka berat. 

Sementara itu, pemerintah akan memberikan Rp3 juta per keluarga untuk isian hunian tetap dan hunian sementara. 

"Ini masih dalam pengajuan Kementerian Sosial untuk mendapatkan paling tidak nanti akomodasi dari Kementerian Keuangan guna anggaran tahun depan. Nanti datanya tunggal dari BNPB dan pemerintah daerah," ujar Gus Ipul.