Jakarta, VIVA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya akhirnya buka suara terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada NU. Isu ini belakangan memantik perdebatan publik dan memunculkan beragam spekulasi mengenai kepentingan organisasi keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Gus Yahya menegaskan, kemunculan isu tambang tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa NU memang menerima konsesi tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan yang muncul di ruang publik tidak selalu semata-mata dipicu oleh persoalan tambang.
“Mengenai soal tambang. Kenapa isu tambang ini dimunculkan? Karena NU mendapatkan konsesi tambang. Seandainya tidak ada konsesi tambang, apakah tidak terjadi hal seperti ini? Belum tentu juga,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers yang dikutip dari YouTube NU online.
Menurutnya, perbedaan sikap dan kritik yang berkembang sering kali lahir dari perbedaan kepentingan. Karena itu, PBNU memilih untuk mendalami persoalan ini secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.
Gus Yahya juga menekankan bahwa sejak awal NU tidak pernah meminta, menuntut, apalagi melobi pemerintah terkait konsesi tambang tersebut. Ia menyebut kebijakan itu datang sepenuhnya dari pemerintah sebagai bagian dari agenda negara.
“Sejak awal kami tidak minta, tidak menuntut, tidak menanyakan. Ini kebijakan yang datang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan prinsip PBNU bahwa pengelolaan tambang tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh NU, apalagi hanya bekerja sama dengan pihak swasta. Menurutnya, keterlibatan pemerintah menjadi syarat mutlak.
“Sejak awal kita punya prinsip bahwa tambang ini tidak bisa dan tidak boleh dikerjakan oleh NU sendirian atau hanya bersama pihak swasta. Ini harus dikerjakan dalam koordinasi dengan pemerintah,” kata Gus Yahya.
Ia menjelaskan, karena konsesi tersebut diberikan oleh negara dan diasumsikan sebagai bagian dari agenda nasional, maka pengelolaannya tidak bisa dilepaskan dari koordinasi pemerintah. Soal skema pengelolaan ke depan, termasuk kemungkinan pengembalian konsesi, menurutnya masih akan dibahas lebih lanjut.
“Kita akan lihat nanti soal tambang ini dikembalikan atau tidak, tentu kita persyaratkan dengan baik. Soal konstruksi pengelolaannya nanti seperti apa bersama pemerintah, itu akan terus dikoordinasikan,” ujarnya.
