Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa 11 kabupaten di Provinsi Aceh memperpanjang status darurat.
Pratikno juga menekankan bahwa pemerintah terus mempercepat langkah tanggap darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026.
Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (25/12/2025).
“Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno.
Pratikno menyampaikan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, sebanyak 12 daerah telah menetapkan status transisi dari tanggap darurat menuju fase pemulihan.
“Alhamdulillah, dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan,” katanya.
Baca Juga
- Pemerintah Siapkan Rp60 Triliun, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra
- Kala SBY Bela Prabowo soal Penanganan Banjir Sumatra
- SBY Yakin Prabowo Atensi Penuh Banjir Sumatra: Penanganan Butuh Waktu
Meski demikian, di Provinsi Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat guna memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara maksimal.
“Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan,” ujar Pratikno.
Paparan PratiknoDalam paparannya, Pratikno menyampaikan sejumlah perkembangan utama penanganan bencana. Pertama, terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap yang terus dipercepat.
Di Sumatra Barat, pembangunan huntara telah berjalan di enam kabupaten/kota, sementara di Sumatra Utara berlangsung di tiga kabupaten/kota. Di Aceh, pembangunan sudah dimulai di satu kabupaten dan daerah lain masih dalam tahap persiapan.
Dia mengakui salah satu tantangan utama percepatan pembangunan hunian adalah penyiapan lahan oleh pemerintah daerah. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif dengan koordinasi BNPB bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan.
Selain itu, persiapan hunian tetap juga dilakukan, termasuk bagi warga yang harus direlokasi maupun pembangunan hunian tetap mandiri di atas lahan milik warga terdampak.
Kedua, Pratikno menyampaikan perkembangan pemulihan konektivitas dan transportasi. Dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak di ketiga provinsi, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi, sementara sembilan ruas lainnya masih dalam proses percepatan penanganan.
“Pengerjaannya tidak ada berhentinya agar konektivitas dan distribusi logistik serta akses layanan darurat bisa semakin lancar,” ujarnya.
Ketiga, pemulihan layanan kesehatan dasar terus dilakukan melalui Kementerian Kesehatan dengan dukungan relawan, TNI, dan Polri. Seluruh rumah sakit pemerintah telah kembali beroperasi, meski sebagian masih belum maksimal, serta ratusan puskesmas keliling telah aktif melayani masyarakat.
Pratikno menyampaikan apresiasi kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi sosial yang turun langsung melayani warga di pengungsian.
Keempat, terkait distribusi bantuan, Pratikno memastikan stok logistik dalam kondisi memadai dan terus diupayakan menjangkau desa-desa terisolasi melalui jalur darat maupun udara. Di sejumlah wilayah seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, distribusi dilakukan menggunakan motor trail untuk mengangkut bahan pangan, BBM, dan LPG.
Kelima, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sumber daya alam, pemerintah pusat telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare perkebunan sawit dan izin pemanfaatan hasil hutan. Selain itu, aktivitas lima perusahaan tambang besar juga dihentikan sementara karena dinilai berisiko terhadap lingkungan.
“Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik. Bukan semata-mata memulihkan keadaan semula, tapi membuatnya lebih baik,” tegas Pratikno.
Keenam, pemulihan layanan pendidikan terus dikebut. Di Aceh, sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk kembali beroperasi, sementara di Sumatra Utara dan Sumatra Barat tingkat kesiapan sekolah telah mendekati 90 persen. Pemerintah menargetkan proses belajar mengajar kembali berjalan pada awal Januari 2026.
Pratikno menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah.
“Agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Pratikno mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, mengingat BMKG memprakirakan hujan masih akan turun dalam beberapa waktu ke depan.
Lebih lanjut, dia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergotong royong membantu para korban bencana.
“Marilah kita sambut tahun 2026 dengan penuh harapan, bahu-membahu, bangkit bersama, membangun Indonesia yang jauh lebih baik,” pungkas Pratikno.
