Menteri PKP Dorong Percepatan Pembangunan 2.600 Huntap Pascabencana di Tiga Provinsi

Penulis: Krisafika Taraisya Subagio

TVRINews, Jakarta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mendorong percepatan pembangunan 2.600 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dorongan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pada Kamis, 25 Desember 2025.

Pembangunan huntap ini dilaksanakan melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi, sebagai bentuk kolaborasi negara dan elemen masyarakat untuk memastikan warga terdampak bencana dapat segera menempati rumah yang layak, aman, dan bermartabat.

Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (TVRINews/Krisafika Taraisya)

Dalam arahannya, Menteri PKP menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus dibarengi dengan kesiapan lokasi yang memenuhi aspek teknis, lingkungan, dan hukum.

"Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk Huntap, secara teknikal tidak banjir, aman dari potensi longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum dan jelas secara hukum, jangan lokasi yang merusak lingkungan. Semua tergantung kecepatan dari Pemerintah Daerah juga untuk pembangunan hunian lewat gotong royong ini," ujar Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Kamis, 25 Desember 2025.

Lebih lanjut, Menteri PKP mencontohkan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai wilayah yang berhasil melakukan percepatan penanganan pascabencana secara terpadu. Ia menyebut pembangunan fisik rumah, penyediaan listrik, hingga legalitas sertifikat dapat diselesaikan secara bersamaan.

"Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunannya selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai. Pada 21 Maret mendatang, sertifikat rumah akan diserahkan langsung kepada masyarakat," tegasnya.

Untuk memastikan percepatan di lapangan, Menteri PKP menugaskan tiga Direktur Jenderal turun langsung ke wilayah terdampak. Dirjen Imran menangani Aceh Tamiang dan Aceh Utara, Dirjen Fitrah di Sumatera Barat, serta Dirjen Aziz di Sumatera Utara.

Sementara itu, dukungan sosial bagi warga terdampak juga terus berjalan. Pemerintah menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi warga dengan rumah rusak berat, disertai bantuan jaminan hidup serta dukungan pemberdayaan ekonomi selama masa transisi menuju hunian tetap.

Menutup rapat, Menteri PKP menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah yang tetap berkoordinasi dan bekerja demi kepentingan rakyat, meski di tengah libur Natal.

"Ini adalah kerja bersama. Negara hadir untuk memastikan rakyat terdampak bencana bisa segera bangkit dan kembali hidup dengan layak," ungkapnya.

Editor: Redaktur TVRINews