Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Nasional Irfan Fauzi menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memegang peran strategis dalam mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.
"Mendagri Tito Karnavian menjalankan peran koordinatif yang signifikan dalam menjembatani pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana di Sumatera," kata Irfan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Irfan menanggapi sejumlah kunjungan kerja Mendagri ke beberapa lokasi bencana untuk mengoordinasikan percepatan penanganan bencana lintas instansi.
Peran tersebut dinilai efektif dalam mendorong sinkronisasi kebijakan dengan kementerian teknis, termasuk dalam penggalangan dukungan anggaran lintas daerah bagi wilayah terdampak, khususnya di Aceh.
Selain itu, Irfan mengapresiasi pendekatan Mendagri yang mendalami persoalan pemerintah daerah melalui komunikasi dua arah atau “belanja masalah”, karena dinilai memperkuat proses koordinasi dan pembinaan antara pusat dan daerah.
Meski demikian, Irfan mengingatkan penanganan bencana perlu terus diarahkan pada penguatan sistem dan tata kelola yang bersifat struktural serta berkelanjutan.
“Secara struktural, peran Menteri Dalam Negeri dalam koordinasi penanganan bencana sejalan dengan kewenangan administratif terhadap pemerintah daerah. Namun, ke depan perlu diperkuat agar kepemimpinan komunikasi kebencanaan tampil sebagai sistem kelembagaan yang solid,” ujarnya.
Irfan menambahkan, apabila upaya pembenahan manajemen penanganan bencana di Sumatera dapat dilakukan secara sistemik, maka pola komunikasi kebencanaan di tingkat pemerintah pusat juga berpotensi semakin membaik.
“Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai kepemimpinan, rencana penanganan, serta tahapan pemulihan. Narasi yang terkelola dengan baik akan membantu pemerintah tampil lebih terukur dan sistemik,” kata Irfan.
Ia juga menilai pendekatan koordinatif yang dilakukan pemerintah perlu terus diperluas agar mampu menjangkau kebutuhan masyarakat terdampak secara lebih langsung.
“Korban bencana tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, serta mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi pusat–daerah, Mendagri juga mendorong dukungan antarpemerintah daerah yang masih memiliki kapasitas fiskal untuk membantu wilayah terdampak bencana. Menurut Irfan, langkah ini perlu diiringi dengan penguatan sistem pendanaan kebencanaan yang lebih pasti dan berkeadilan agar dapat berkelanjutan.
Seiring dengan membaiknya penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera, Irfan menilai penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pola komunikasi kebencanaan di tingkat pusat, sehingga respons publik terhadap kebijakan penanganan bencana dapat terkelola dengan baik.
“Dalam komunikasi krisis, kritik merupakan bagian dari mekanisme koreksi. Pengelolaan komunikasi yang terbuka dan proporsional akan membantu menjaga kepercayaan publik,” tuturnya.
Ia berharap percepatan penanganan bencana di Sumatera tidak hanya dilakukan dari sisi teknis, tetapi juga diiringi dengan penguatan komunikasi publik yang mencakup transparansi data, empati dalam penyampaian pesan, keterbukaan terhadap masukan, serta keadilan dalam persepsi publik.
“Penanganan bencana merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan negara. Kepemimpinan yang kuat tercermin dari kemampuan mengorkestrasi solidaritas dan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama,” kata Irfan.
Baca juga: Mendagri imbau momen Nataru tidak dirayakan secara berlebihan
Baca juga: Mendagri minta daerah dengan sisa anggaran tinggi bantu daerah bencana
Baca juga: Pengamat: Kunker Mendagri perkuat penanganan bencana di Sumatera
"Mendagri Tito Karnavian menjalankan peran koordinatif yang signifikan dalam menjembatani pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana di Sumatera," kata Irfan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Irfan menanggapi sejumlah kunjungan kerja Mendagri ke beberapa lokasi bencana untuk mengoordinasikan percepatan penanganan bencana lintas instansi.
Peran tersebut dinilai efektif dalam mendorong sinkronisasi kebijakan dengan kementerian teknis, termasuk dalam penggalangan dukungan anggaran lintas daerah bagi wilayah terdampak, khususnya di Aceh.
Selain itu, Irfan mengapresiasi pendekatan Mendagri yang mendalami persoalan pemerintah daerah melalui komunikasi dua arah atau “belanja masalah”, karena dinilai memperkuat proses koordinasi dan pembinaan antara pusat dan daerah.
Meski demikian, Irfan mengingatkan penanganan bencana perlu terus diarahkan pada penguatan sistem dan tata kelola yang bersifat struktural serta berkelanjutan.
“Secara struktural, peran Menteri Dalam Negeri dalam koordinasi penanganan bencana sejalan dengan kewenangan administratif terhadap pemerintah daerah. Namun, ke depan perlu diperkuat agar kepemimpinan komunikasi kebencanaan tampil sebagai sistem kelembagaan yang solid,” ujarnya.
Irfan menambahkan, apabila upaya pembenahan manajemen penanganan bencana di Sumatera dapat dilakukan secara sistemik, maka pola komunikasi kebencanaan di tingkat pemerintah pusat juga berpotensi semakin membaik.
“Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai kepemimpinan, rencana penanganan, serta tahapan pemulihan. Narasi yang terkelola dengan baik akan membantu pemerintah tampil lebih terukur dan sistemik,” kata Irfan.
Ia juga menilai pendekatan koordinatif yang dilakukan pemerintah perlu terus diperluas agar mampu menjangkau kebutuhan masyarakat terdampak secara lebih langsung.
“Korban bencana tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, serta mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi pusat–daerah, Mendagri juga mendorong dukungan antarpemerintah daerah yang masih memiliki kapasitas fiskal untuk membantu wilayah terdampak bencana. Menurut Irfan, langkah ini perlu diiringi dengan penguatan sistem pendanaan kebencanaan yang lebih pasti dan berkeadilan agar dapat berkelanjutan.
Seiring dengan membaiknya penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera, Irfan menilai penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pola komunikasi kebencanaan di tingkat pusat, sehingga respons publik terhadap kebijakan penanganan bencana dapat terkelola dengan baik.
“Dalam komunikasi krisis, kritik merupakan bagian dari mekanisme koreksi. Pengelolaan komunikasi yang terbuka dan proporsional akan membantu menjaga kepercayaan publik,” tuturnya.
Ia berharap percepatan penanganan bencana di Sumatera tidak hanya dilakukan dari sisi teknis, tetapi juga diiringi dengan penguatan komunikasi publik yang mencakup transparansi data, empati dalam penyampaian pesan, keterbukaan terhadap masukan, serta keadilan dalam persepsi publik.
“Penanganan bencana merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan negara. Kepemimpinan yang kuat tercermin dari kemampuan mengorkestrasi solidaritas dan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama,” kata Irfan.
Baca juga: Mendagri imbau momen Nataru tidak dirayakan secara berlebihan
Baca juga: Mendagri minta daerah dengan sisa anggaran tinggi bantu daerah bencana
Baca juga: Pengamat: Kunker Mendagri perkuat penanganan bencana di Sumatera
