MEDIA sosial pada awal kemunculannya dipandang sebagai terobosan besar bagi demokrasi modern. Media sosial ini diharapkan menjadi ruang publik baru yang terbuka, egaliter dan memungkinkan pertukaran gagasan secara rasional tanpa sekat kekuasaan.
Namunm dalam praktiknya harapan itu semakin menjauh dari kenyataan. Ruang digital pada saat ini justru dipenuhi perilaku menyimpang mulai dari perundungan daring, penyebaran data pribadi, hingga ujaran kebencian yang masif dan terorganisasi.
Fenomena ini tidak lagi bisa dipahami sebagai persoalan etika individu semata. Media sosial telah berkembang menjadi krisis komunikasi publik yang mempengaruhi kualitas demokrasi, kebebasan berekspresi dan rasa aman warga negara dalam berpartisipasi di ruang digital.
Analisis: Ketika Ruang Digital Kehilangan KendaliSalah satu faktor utama memburuknya kualitas ruang digital adalah bagaimana cara platform media sosial bekerja. Algoritma dirancang untuk memaksimalkan interaksi pengguna demi keuntungan ekonomi.
Dalam sistem ini konten yang memicu emosi terutama kemarahan, ketakutan, dan kebencian lebih mudah mendapat sorotan ketimbang informasi yang faktual dan berimbang. Akibatnya, konflik dan polarisasi justru menjadi komoditas yang terus diproduksi dan disebarluaskan.
Di sisi lain, anonimitas yang tinggi di media sosial memperparah keadaan. Banyak pengguna merasa terbebas dari tanggung jawab sosial karena bersembunyi di balik identitas digital. Hal ini mendorong perilaku yang tidak akan mereka lakukan di dunia nyata. Lemahnya moderasi dan penegakan aturan membuat pelaku merasa aman, sedangkan korban sering kali tidak mendapat perlindungan yang memadai.
Perilaku menyimpang ini juga dimanfaatkan secara sistematis untuk kepentingan politik dan ekonomi. Serangan terkoordinasi terhadap jurnalis, aktivis atau kelompok tertentu digunakan untuk membungkam kritik dan membentuk opini publik secara tidak sehat. Dalam kondisi ini media sosial tidak lagi menjadi ruang diskusi, melainkan arena pertarungan narasi yang merusak kepercayaan publik.
Solusi: Mendorong Akuntabilitas dan Perbaikan Sistem Ruang DigitalMenghadapi situasi seperti ini pendekatan yang bersifat seruan moral saja jelas tidak akan cukup, Diperlukan langkah kebijakan yang lebih tegas dan terukur. Pemerintah perlu mendorong transparansi platform digital terutama terkait mekanisme algoritma yang menentukan penyebaran konten.
Penegakan hukum juga harus diperkuat, khususnya dalam kasus perundungan digital dan ujaran kebencian yang menimbulkan dampak kerusakan dalam penggunaan ruang digital. Kepastian hukum yang konsisten akan mengurangi ilusi kebal hukum yang selama ini melindungi pelaku.
Di saat yang sama literasi digital perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Masyarakat tidak cukup hanya diajarkan cara menggunakan teknologi, Tetapi juga dibekali kemampuan berpikir kritis, memahami konteks informasi, mengenali manipulasi emosi dan menyadari bias algoritma. Tanpa literasi yang kuat ruang digital akan terus mudah digunakan untuk narasi yang menyimpang dan penggunaan yang negatif.
Penutup: Mengembalikan Fungsi Ruang Publik Digital
Media sosial sejatinya bukan masalah melainkan alat. Persoalannya terletak pada bagaimana alat ini dikelola dan digunakan. Jika dibiarkan tanpa kendali yang bagus ruang digital akan semakin menjauh dari nilai nilai demokrasi dan kemanusiaan.
Dengan regulasi yang tepat, penegakan hukum yang adil serta masyarakat yang lebih sadar dan kritis, media sosial masih bisa dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai ruang dialog digital publik yang sehat.Tantangan ini membawa tanggung jawab bersama negara, platform media dan warga.
Tanpa upaya kolektif, krisis etika digital akan terus menggerus kualitas kehidupan publik. Sebaliknya, dengan keberanian untuk menata ulang sistem dan budaya digital, kita masih memiliki kesempatan untuk membangun ruang publik digital yang lebih baik.
