Kantor ini akan memperkuat pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan, pengembangan ekonomi daerah.
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan kantor baru di Provinsi Maluku Utara (Malut).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, kantor ini akan memperkuat pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan, pengembangan ekonomi daerah, serta pelindungan konsumen di wilayah Indonesia Timur.
Menurutnya, kehadiran Kantor OJK di daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan potensi perekonomian daerah melalui optimalisasi program dan kebijakan, peningkatan intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan, dan inklusi keuangan.
“Hadirnya Kantor OJK di Provinsi Maluku Utara ini merupakan komitmen kami untuk lebih dekat dengan masyarakat dan meningkatkan efektivitas koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta seluruh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dan program OJK dapat dijalankan dengan lebih responsif, inklusif, dan sejalan dengan kebutuhan wilayah,” kata Mahendra, Jumat (26/12/2025).
Dia melanjutkan, kehadiran Kantor OJK Provinsi Maluku Utara juga memiliki peran untuk meningkatkan pelindungan konsumen, nasabah, masyarakat, dan juga korban dari berbagai aktivitas keuangan ilegal maupun penipuan dengan berbagai modus yang kerap mengancam masyarakat yang menggunakan digitalisasi keuangan.
Mahendra menyatakan kesiapan OJK dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah di Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan prioritas sektor atau komoditas yang menjadi program andalan pemerintah, maupun seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku Utara.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda menyambut hadirnya Kantor OJK di Maluku Utara sebagai momentum penting untuk memperkuat edukasi dan pelindungan masyarakat dari berbagai risiko keuangan digital, termasuk maraknya pinjaman online ilegal dan investasi bodong yang selama ini merugikan warga.
Lebih lanjut Sherly mengatakan, dengan keberadaan OJK di daerah, masyarakat kini memiliki tempat yang jelas untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan terkait layanan keuangan.
“Sekarang masyarakat Maluku Utara tahu ke mana harus curhat, berdiskusi, dan melapor,” kata Sherly.
Dia juga menegaskan perlunya memperluas akses pembiayaan bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM, termasuk melalui penyaluran kredit tanpa kolateral agar masyarakat tidak lagi bergantung pada layanan keuangan ilegal.
Kantor OJK Provinsi Maluku Utara bertanggung jawab atas pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan di dua kota dan delapan kabupaten di Provinsi Maluku Utara, yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Sula, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu.
(Nur Ichsan Yuniarto)
