Hi!Pontianak - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Wagub Krisantus mengatakan, kualitas para ASN di Kalbar pada dasarnya terbilang sudah baik, tetapi penyesuaian regulasi masih diperlukan agar daerah lebih leluasa dan mandiri dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki.
“Kalau soal penguatan aparatur, sebetulnya aparatur sudah baik-baik semua. Cuma sebenarnya regulasi saja. Terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Daerah (TKD), saya tidak menganggap itu sebagai bentuk efisiensi, pemotongan TKD itu sebenarnya secara implisit perintah Pak Presiden agar daerah itu mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada,” kata Krisantus. Ia pun menilai penyebab lambannya kemandirian daerah, salah satunya yaitu karena regulasi yang belum sepenuhnya memberi ruang bagi daerah. “Yang perlu sekarang penyesuaian regulasi. Pemerintah pusat bukalah ruang, bagaimana daerah bisa mandiri dengan memberikan suatu regulasi atau aturan untuk daerah mengelola potensi sumber daya alamnya secara maksimal,” jelasnya. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo, juga menilai para ASN di Kalbar telah memiliki kompetensi yang mumpuni. Meski demikian, ia menekankan bahwa penguatan kompetensi ASN akan terus didorong atau dibantu oleh pemerintah pusat guna menyelesaikan berbagai kendala pembangunan di Kalbar sehingga terciptanya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.
“Untuk penyelesaian kondisi-kondisi masalah itu yang akan kita dorong. Jadi, teman-teman dari pusat akan mencoba membantu segala hal, memetakan simpul-simpul masalah yang selama ini dialami ataupun menjadi kendala di pembangunan Kalbar dalam rangka untuk memandirikan Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Teguh. Lebih lanjut, Teguh juga menyoroti perlunya pemetaan yang tepat terkait regulasi apa saja yang selama ini menjadi kendala bagi Provinsi Kalbar dalam kemandirian daerah, di mana hal ini akan menjadi fokus pembenahan bersama ke depannya. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Barat, Windy Prihastari, menyampaikan bahwa BPSDM memiliki peran strategis sebagai wajah pembinaan ASN di lingkungan Pemprov Kalbar. Oleh karena itu, pihaknya terus menyiapkan berbagai program pengembangan kompetensi untuk mencetak ASN yang profesional.
“BPSDM harus menyiapkan berbagai macam bekal kompetensi kepada ASN Kalimantan Barat agar dia mempunyai kompetensi yang bagus, berintegritas, disiplin, sesuai dengan tagline kita 'ASN BerAKHLAK',” tutur Windy. Windy menegaskan BPSDM Kalbar akan terus mendorong ASN untuk berinovasi serta membiasakan perubahan, guna mendukung kinerja terbaik bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. “Kami terus berbenah diri di BPSDM dan selalu mengajak ASN di Kalimantan Barat untuk terus berinovasi dan selalu memberikan perubahan dan membiasakan perubahan yang baik,” pungkasnya.
