RI Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Anggota DPR: Dorongan Berbenah Rumah Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem, Amelia Anggraini, meyakini Indonesia akan lebih cepat berbenah 'rumah sendiri' usai diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB.

Amelia mendorong pemerintah menunjukkan konsistensi dengan menerapkan kebijakan berstandar HAM internasional.

"Justru pencalonan di PBB ini bisa menjadi alat ukur kemajuan, sekaligus pendorong percepatan pembenahan di rumah sendiri. Pemerintah perlu menunjukkan konsistensi melalui kebijakan yang selaras dengan standar HAM internasional, pelaporan yang transparan, serta kerja sama yang erat dengan lembaga pengawas nasional dan para pemangku kepentingan terkait," ujar Amelia kepada Kompas.com, Jumat (26/12/2025).

Baca juga: Dave Sebut Presidensi Dewan HAM Perkuat Posisi RI Bela Palestina

Amelia menyampaikan, dirinya mengapresiasi langkah penting diplomasi Indonesia di panggung internasional dengan nominasi tersebut.

Nominasi ini, kata dia, mencerminkan kepercayaan yang kuat dari negara-negara anggota kawasan Asia-Pasifik terhadap peran dan komitmen Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Diplomasi Indonesia, hak asasi manusia, Presiden Dewan HAM PBB, Kebijakan HAM Internasional&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yNy8wNjA4Mzk5MS9yaS1kaXVzdWxrYW4tamFkaS1wcmVzaWRlbi1kZXdhbi1oYW0tcGJiLWFuZ2dvdGEtZHByLWRvcm9uZ2FuLWJlcmJlbmFoLXJ1bWFo&q=RI Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Anggota DPR: Dorongan Berbenah Rumah Sendiri§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

"Bagi saya, proses pencalonan yang berjalan melalui mekanisme yang disepakati bersama juga menunjukkan bahwa Indonesia dipandang mampu menjadi jembatan dialog yang inklusif dan objektif dalam menghadapi isu-isu HAM yang kompleks," jelasnya.

Amelia mengatakan, Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok tertentu memiliki kesempatan untuk menegaskan kepemimpinan yang berpihak pada dialog, kerja sama multilateral, serta perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak.

Baca juga: RI Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Legislator: Bukan Untuk Pencitraan

Meski begitu, Amelia juga ingin menegaskan bahwa kritik publik adalah bagian dari ekosistem demokrasi.

Dia menekankan kritik menjadi pengingat agar komitmen HAM tidak berhenti pada diplomasi luar negeri, tetapi juga tecermin nyata di dalam negeri.

"Pada akhirnya, ini bukan sekadar kebanggaan diplomasi Indonesia. Ini adalah peluang strategis untuk ikut memperkuat tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif, yang mengakar pada dialog, kerja sama, dan penghormatan universal terhadap martabat manusia," imbuh Amelia.

Indonesia dinominasikan jadi Presiden Dewan HAM PBB

Sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026.

"Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global," demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rabu (24/12/2025).

Baca juga: Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

Kemlu mengatakan, nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.

Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.