Komisi I DPR RI mengimbau aparat keamanan dan masyarakat di Aceh untuk saling menahan diri. Jangan sampai ketegangan semakin meluas di tengah upaya penanggulangan bencana banjir. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, saat menanggapi kericuhan yang terjadi saat pembubaran massa yang menuntut penetapan status bencana nasional.
“Saya memahami bahwa masyarakat memiliki niat baik untuk menyalurkan bantuan kepada korban bencana, sekaligus menyuarakan aspirasi agar penanganan banjir mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Namun, dalam situasi darurat seperti ini, setiap pihak perlu menahan diri agar tidak terjadi gesekan yang justru memperburuk keadaan,” ujar Dave, Jumat (26/12).
Dave menyayangkan terjadinya bentrokan antara aparat TNI–Polri dengan masyarakat yang tengah menyalurkan bantuan sembari menyuarakan tuntutan.
“Peristiwa ini sangat disayangkan, terlebih terjadi di tengah kondisi bencana banjir yang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian bersama,” jelas Dave.
Ia menegaskan, semua pihak sebaiknya memprioritaskan penanganan pascabencana, sementara perbedaan pandangan politik tetap bisa disalurkan melalui jalur yang sesuai.
“Penanganan bencana harus menjadi prioritas utama, sementara perbedaan pandangan politik hendaknya disalurkan melalui mekanisme yang tepat,” kata Dave.
Sebelumnya, demo Aceh terjadi ketika ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Aceh Utara, Landeng, Kecamatan Lhoksukon, Kamis (25/12). Mereka mendesak pemerintah pusat segera menetapkan banjir bandang yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Aceh, sebagai bencana nasional.
Dalam sejumlah video yang beredar, tampak massa mengibarkan bendera Bintang Bulan sambil meneriakkan seruan "merdeka!" di sela-sela orasi. Situasi yang semula berlangsung tegang kemudian memanas. Aparat TNI-Polri yang berjaga berusaha menenangkan keadaan, namun dorong-dorongan justru berujung bentrokan dan aksi saling kejar. (E-3)
