IPM 85,66: Makassar Jadi Episentrum Pembangunan Manusia di Sulsel

FAJAR, MAKASSAR — Kota Makassar menegaskan posisinya sebagai episentrum pembangunan manusia di Sulawesi Selatan setelah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 resmi menembus angka 85,66 persen.

Capaian tersebut tidak hanya menjadikan Makassar sebagai daerah dengan IPM tertinggi dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, tetapi juga mengantarkannya masuk tujuh besar nasional IPM se-Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, kualitas hidup masyarakat Makassar terus menunjukkan kemajuan signifikan.

Pembangunan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi diarahkan secara konsisten pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025 mencatat IPM Kota Makassar berstatus tinggi dengan tren yang semakin menguat. Capaian ini memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar menyentuh aspek mendasar kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga standar hidup layak.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr Muhammad Roem, menegaskan bahwa capaian IPM 2025 merupakan bukti nyata pembangunan daerah yang berjalan berkelanjutan dan terarah.

“Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif. Ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar dipimpin pak Wali Kota dan ibu Wakil Wali Kota dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Roem menekankan bahwa IPM bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator strategis keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Posisi Makassar sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan berada pada jalur yang tepat.

Berdasarkan catatan BPS, perkembangan IPM Makassar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada 2019 dan 2020, IPM Makassar tercatat stagnan di angka 82,25 persen. Tren positif mulai terlihat pada 2021 dengan kenaikan menjadi 82,66 persen, kemudian meningkat lagi pada 2022 mencapai 83,12 persen.

Capaian tersebut semakin menguat pada 2023 ketika IPM Makassar menembus 84,85 persen. Meski sempat mengalami penurunan pada 2024 menjadi 83,90 persen, kondisi itu tidak berlangsung lama. Tahun 2025 menjadi momentum kebangkitan dengan lonjakan signifikan hingga mencapai 85,66 persen.

Dengan capaian tersebut, Makassar tidak hanya mempertahankan status sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Selatan, tetapi juga mencatatkan prestasi nasional dengan menempati peringkat ketujuh IPM tertinggi di Indonesia.

“Peningkatan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, dukungan pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat. Sinergi lintas sektor menjadi kunci perbaikan pada tiga dimensi utama IPM,” kata Roem.

Ia menjelaskan, capaian IPM Makassar ditopang oleh tiga pilar utama. Pertama, sektor kesehatan yang tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup, menunjukkan kualitas layanan kesehatan dan pola hidup masyarakat yang semakin baik. Kedua, sektor pendidikan melalui indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang menggambarkan semakin luasnya akses pendidikan berkualitas. Ketiga, standar hidup layak yang diukur dari pengeluaran per kapita sebagai indikator meningkatnya daya beli masyarakat.

Selain itu, sektor komunikasi dan informatika juga memberi kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan manusia. Diskominfo Kota Makassar terus mendorong transformasi digital pemerintahan guna mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

“Digitalisasi layanan publik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan informasi yang berkualitas,” tuturnya.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan Diskominfo adalah pengembangan platform Lontara+, yang menjadi sarana integrasi layanan informasi dan pelayanan publik berbasis digital. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih mudah, cepat, dan transparan.

Roem menambahkan, pemanfaatan teknologi informasi yang inklusif diharapkan mampu memperkecil kesenjangan akses layanan publik sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga transformasi digital berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ke depan, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia demi mewujudkan Makassar sebagai kota maju, unggul, dan berdaya saing nasional.

Selain capaian IPM, kinerja makro pembangunan Kota Makassar juga ditopang sejumlah indikator lainnya, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen, inflasi 2,61 persen, rasio gini 0,391, tingkat kemiskinan 4,43 persen, tingkat pengangguran terbuka 9,60 persen, indeks reformasi birokrasi 76,78, tingkat partisipasi angkatan kerja 60,65 persen, nilai SAKIP 69,69, nilai MCSP KPK 87,00, serta indeks pembangunan pemuda sebesar 57,67 persen.

Dengan fondasi tersebut, Makassar optimistis mampu mempertahankan posisinya sebagai pusat pembangunan manusia terbaik di Sulawesi Selatan sekaligus terus memperkuat daya saing di tingkat nasional.(an)