Prioritas Domestik, Pemerintah Atur Ulang Alokasi Ekspor LNG 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal kuat mengenai prioritas pasokan gas bumi untuk kepentingan domestik. Pemerintah memastikan kebutuhan Liquefied Natural Gas (LNG) untuk semester I-2026 telah terkunci aman melalui pengaturan alokasi produksi dalam negeri.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kecolongan dalam pemenuhan energi nasional. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah progresif dibandingkan pola pengamanan stok tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga: ESDM Belum Terima Laporan Kebutuhan Listrik 1,2 GW untuk Smelter Baru Inalum di Mempawah

"Kalau masalah LNG, yang paling penting adalah jangan sampai kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi, kita jor-joran ekspor. Jadi kita pastikan dulu yang di dalam negeri, baru kita setujui ekspor," ujar Laode saat ditemui di Jakarta, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Laode mengungkapkan, jika pada tahun 2025 pemerintah harus berburu pasokan LNG hampir setiap bulan, kini pemerintah telah berhasil mengamankan pasokan untuk rentang waktu yang lebih panjang.

"Tahun 2025 ini hampir tiap bulan kita cari LNG untuk dalam negeri. Nah, ini kita sudah amankan 6 bulan (di 2026). Itu ya menurut saya sih udah luar biasa tuh. Sisanya nanti tinggal di semester 1. Nah sekarang, justru kami sedang mikirin semester 2," tambahnya.

Meski memperketat alokasi, Laode menjamin bahwa langkah ini tidak akan mencederai kontrak jangka panjang dengan pembeli di luar negeri. Ia menekankan pentingnya menjaga reputasi Indonesia di pasar internasional.

"Jangan sampai kita sudah berkontrak, terus entar kita batalin, ya enggak bagus juga. Makanya kita ingin kebijakannya jangka panjang. (Konsumen luar negeri) ya pasti nerima. Kan kita komitmen ekspor ke mereka," tegasnya.

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, menjelaskan strategi utama pemerintah adalah menekan porsi ekspor secara gradual. Hal ini merupakan respons atas fenomena natural decline atau penurunan produksi alami di sejumlah lapangan gas eksisting.

"Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri dan kuota ekspor akan diturunkan secara bertahap. Kami juga melakukan penjadwalan ulang (rescheduling) kontrak ekspor LNG untuk pemenuhan domestik," ungkap Hendra dalam Seminar Nasional INDEF, Selasa (23/12/2025).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, profil cadangan gas bumi Indonesia per 1 Januari 2025 mencapai 55.850 BSCF, dengan rincian:

• Cadangan Terbukti (P1): 34.782 BSCF

• Cadangan Mungkin (P2): 11.856 BSCF

• Cadangan Harapan (P3): 9.212 BSCF

Hingga September 2025, sektor industri masih menjadi "raja" penyerap gas domestik dengan realisasi 1.419,10 BBTUD, diikuti domestik LNG sebesar 745,00 BBTUD, dan sektor kelistrikan sebesar 740,17 BBTUD. Sementara itu, porsi ekspor LNG masih tercatat cukup tinggi di angka 1.285,82 BBTUD.

Untuk memastikan gas tersebut terserap maksimal di dalam negeri, pemerintah tengah mengebut sejumlah infrastruktur strategis, di antaranya:

1. Pipa Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 2: Target rampung 2025.

2. Pipa Dumai-Sei Mangkei (Dusem): Menghubungkan jaringan pipa di Pulau Sumatra.

3. Virtual Pipeline: Pemanfaatan LNG tanker untuk menjangkau wilayah kepulauan yang tidak terkoneksi pipa.

Baca Juga: Gas Bumi Jadi 'Penyelamat' Transisi Energi, ESDM Buka-bukaan Profil Cadangan & Konsumsi RI

"Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah terjadinya natural decline. Kami menaruh harapan besar pada pengembangan wilayah kerja baru seperti South Andaman, Masela, hingga Gendalo untuk menambah pasokan secara signifikan," pungkasnya.