RI Diusulkan Jadi Presiden HAM PBB, Legislator: Kesempatan Klarifikasi Isu HAM dan Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menilai Indonesia berkesempatan mengklarifikasi soal isu-isu penghilangan paksa hingga pelanggaran di Papua, jika diberikan mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

Menurut politikus PKB itu, isu-isu pelanggaran HAM di Indonesia kerap bergulir di PBB dan membutuhkan penjelasan yang lengkap.

“Indonesia akan mempunyai kesempatan untuk menjelaskan secara komprehensif perihal isu-isu HAM yang ada di Tanah Air. Misalnya soal Papua, soal orang hilang. Kan penyudutan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak pernah berhenti," ujar Oleh Soleh, Minggu (28/12/2025).

Baca juga: RI Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Anggota DPR: Dorongan Berbenah Rumah Sendiri

Oleh Soleh pun meyakini kepercayaan dan citra Indonesia di dunia internasional akan meningkat, jika resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

Dia pun berharap presidensi tersebut bisa membuka peluang Indonesia untuk masuk jajaran anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memiliki hak veto.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Dewan HAM PBB, Komisi I, Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia jadi Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia diusulkan jadi Presiden Dewan HAM PBB, RI diusulkan jadi Presiden Dewan HAM PBB&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yOC8wOTExMTA2MS9yaS1kaXVzdWxrYW4tamFkaS1wcmVzaWRlbi1oYW0tcGJiLWxlZ2lzbGF0b3Ita2VzZW1wYXRhbi1rbGFyaWZpa2FzaS1pc3UtaGFt&q=RI Diusulkan Jadi Presiden HAM PBB, Legislator: Kesempatan Klarifikasi Isu HAM dan Papua§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

"Jika Indonesia terpilih, maka level kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam diplomasi global juga meningkat,” kata Oleh Soleh.

“Bukan tidak mungkin Indonesia ke depan akan masuk dalam jajaran Dewan Keamanan Tetap di PBB yang memiliki hak veto. Karena jumlah penduduk Indonesia dan jumlah Muslim salah satu yang terbesar," pungkasnya.

Baca juga: Dave Sebut Presidensi Dewan HAM Perkuat Posisi RI Bela Palestina

Dinominasikan Jadi Presiden HAM PBB

Diberitakan sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026.

“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global,” demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rabu (24/12/2025).

Kemlu mengatakan, nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.

Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Baca juga: Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.

“Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati,” lanjut keterangan Kemlu.

Kemlu mengatakan, dukungan luas negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia didorong oleh rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM, posisinya sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” lanjut keterangan Kemlu.

Baca juga: Yusril soal Pigai Ingin RI Jadi Presiden Dewan HAM PBB: Keinginan Kita Bersama

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Kemlu mengatakan, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta dukungan seluruh negara anggota Asia-Pacific Group (APG) kepada Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.

“Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua,” demikian keterangan siaran pers Kemlu.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang