Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan Tembus Rp18 Triliun hingga November 2025

Pantau - Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan hingga 30 November 2025 tercatat mencapai Rp18,0 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp24,3 triliun atau sekitar 74,21 persen.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Supendi, menyampaikan bahwa realisasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Belanja pemerintah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk program-program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.

"Kebijakan ini bertujuan memastikan belanja negara tetap efektif, efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ungkap Supendi.

Realisasi Belanja Pegawai dan Barang Capai Triliunan Rupiah

Dari sisi belanja pegawai, pemerintah telah merealisasikan Rp9,8 triliun atau sebesar 90,86 persen dari total pagu Rp10,7 triliun.

Dana ini digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, uang makan, dan uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil (PNS), dan 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Untuk belanja barang, realisasi mencapai Rp6,6 triliun atau 63,72 persen dari pagu Rp10,3 triliun.

Anggaran belanja barang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, layanan perkantoran, serta pengadaan barang dan jasa di 767 satuan kerja dari 52 kementerian/lembaga yang tersebar di Sulawesi Selatan.

Fokus pada Infrastruktur Strategis dan Bantuan Sosial

Realisasi belanja modal hingga akhir November 2025 tercatat sebesar Rp1,5 triliun atau 50,12 persen dari pagu Rp3,1 triliun.

Belanja modal ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur strategis, antara lain jembatan gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta, pengembangan fasilitas pelabuhan di Kalatoa dan Jinato, Kabupaten Kepulauan Selayar, serta pembangunan sarana dan prasarana gedung Kampus UIN Alauddin.

Sementara itu, realisasi belanja bantuan sosial hampir menyentuh angka 100 persen.

Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah tersalurkan sebesar Rp101,1 miliar atau 99,41 persen dari total pagu Rp101,7 miliar.

Bantuan pendidikan tersebut disalurkan kepada sekitar 5 ribu penerima yang tersebar di 11 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan.

"Realisasi belanja negara yang terjaga ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan hingga akhir tahun anggaran 2025," ia mengungkapkan.