JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, rencana aksi demonstrasi buruh yang menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta adalah hal wajar.
Rano menuturkan, Pemerintah Provinsi Jakarta akan mencari jalan keluar atas ketidakpuasan kelompok buruh tersebut.
“Artinya ini realita yang terjadi Jakarta, duduk bersama, kesepakatan terjadi. Kalaupun memang timbul ada ketidakpuasan itu sangat wajar, itu dinamika kehidupan. Karena itu nanti kita cari jalannya seperti apa,” ucap Rano saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Minggu (28/12/2025).
Baca juga: Buruh Bakal Demo Tolak UMP DKI Rp 5,7 Juta, Rano Karno: Mari Duduk Bersama
Kendati demikian, Rano menjelaskan bahwa penetapan UMP tidak diputuskan secara sepihak.
Keputusan tersebut dibahas di Dewan Pengupahan yang beranggotakan unsur tripartit: pemerintah daerah, perwakilan buruh, dan pengusaha.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Demo buruh tolak UMP, demo buruh, rano karno , UMP Jakarta 2026, Penetapan upah&post-url=aHR0cHM6Ly9tZWdhcG9saXRhbi5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yOC8xNTIzMTg4MS9idXJ1aC1ha2FuLWRlbW8tdG9sYWstdW1wLXJwLTU3LWp1dGEtcmFuby1rYXJuby10aWRhay1wdWFzLWl0dS13YWphcg==&q=Buruh Akan Demo Tolak UMP Rp 5,7 Juta, Rano Karno: Tidak Puas Itu Wajar§ion=Megapolitan' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `“Kalaupun pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub, itu melalui proses panjang. Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes? Itu kembali kepada hak. Ada mekanismenya, bisa Peratun, bisa PTUN. Itu mekanisme biasa,” ujar Rano.
Baca juga: UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta, Rumah Macam Apa yang Bisa Dibeli Buruh?
Ia menyebutkan, Pemprov Jakarta juga menyiapkan berbagai bentuk subsidi untuk meringankan beban buruh, mulai dari transportasi hingga program sembako murah, di luar UMP yang sudah diketok.
“Marilah kita duduk bersama. 5,7 sebetulnya komponen Jakarta juga mengeluarkan subsidi untuk teman-teman buruh. Misalnya apa? Transportasi, sembako murah. Itu komponen untuk meningkatkan,” ungkap Rano.
Demo buruh tolak UMPDiketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi untuk menolak penetapan UMP DKI Jakarta dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat pada 29 dan 30 Desember 2025.
Demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan kelompok buruh terhadap penetapan UMP di sejumlah provinsi yang dinilai belum sesuai dengan rekomendasi.
Baca juga: Buruh Tolak UMP, Ancam Gugat ke PTUN dan Demo di Jakarta 29-30 Desember
“Aksi besar-besaran. Serempak dua hari di Istana Negara dan atau di DPR RI. Aksi serempak dua hari di Istana Negara dan atau DPR RI pada tanggal 29 Desember 2025 dan dilanjutkan tanggal 30 Desember 2025 di tempat yang sama," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (27/12/2025).
Rencananya, aksi penolakan penetapan UMP 2026 tersebut akan diikuti ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
“Diputuskan 1.000 buruh akan aksi tanggal 29 Desember di Istana Negara. Titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00. Untuk aksi 30 Desember diikuti minimal 10.000 buruh di Istana Negara. Dengan titik kumpul Patung Kuda jam 10.00," ujar Said.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

