Bisnis.com, JAKARTA — Para Gubernur di sejumlah wilayah di Indonesia telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 masing-masing daerahnya pada Rabu (24/12/2025) lalu.
Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).
Sementara itu, Papua Pegunungan dikabarkan akan secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026, karena tengah menunggu SK Gubernur.
Baca Juga
- Tolak UMP 2026, Buruh Demo Geruduk Istana-DPR Besok 29 Desember
- Ini Perbedaan UMP, UMK, dan UMSK, Pekerja Wajib Tahu
- Buruh KSPI Tolak Penetapan UMP DKI Jakarta 2026, Bakal Gugat ke PTUN
Namun demikian, berdasarkan data rekap UMP 2026 yang diterima Bisnis, UMP Papua Pegunungan 2026 disepakati sebesar Rp4.508.714. Besaran ini naik sekitar 5,2% dari UMP tahun sebelumnya yang senilai Rp4.285.850.
Adapun, Provinsi Papua Tengah memutuskan bahwa besaran UMP 2026 tidak naik dari sebelumnya, alias tetap sebesar Rp4.285.848. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Papua Tengah Frest James berujar bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini.
Dengan demikian, dari 38 provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta menjadi daerah dengan nilai UMP 2026 tertinggi sebesar Rp5.729.876. Di sisi lain, besaran UMP 2026 Jawa Barat yang senilai Rp2.317.601 menjadi yang terendah.
Berikut daftar UMP 2026 di 38 provinsi Indonesia:- DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%
- Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)
- Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%
- Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%
- Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
- Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%
- Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%
- Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%
- Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%
- Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06
- Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%
- Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%
- Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%
- Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%
- Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%
- Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%
- Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%
- Aceh: Rp3.685.616 (tetap)
- Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%
- Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%
- Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%
- Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%
- Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%
- Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%
- Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%
- Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%
- Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%
- Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%
- Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%
- Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%
- Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%
- Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%
- Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%
- Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%
- Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%
- DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%
- Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%
- Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%
