Hore! Tarif MRT, LRT dan TJ Masih Disubsidi Tahun Depan, Segini Nilainya

Dafar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp 81,32 Triliun. Ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2025 dan diperkuat Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 yang diundangkan pada 23 Desember 2025.

Nilai APBD itu tercatat menyusut Rp 10,54 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 91,86 triliun. Penurunan ini dipicu berkurangnya pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2026, alokasi TKD hanya Rp 11,16 triliun turun signifikan dari Rp 26,14 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan paling tajam terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang menyusut hingga Rp 14,79 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan meski anggaran mengalami penurunan, pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk menjalankan program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Beberapa isu utama yang menjadi fokus penanganan sejumlah isu strategis antara lain, penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemacetan.

"Kami berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta," kata Pramono, dikutip dari Berita Jakarta, Minggu (28/12/2025)

Pramono berharap pengesahan APBD dan Pergub itu mampu mempercepat implementasi program Pemprov sejak awal tahun anggaran.

Infrastruktur dan Transportasi

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Ronald mengatakan bahwa mandatory spending untuk infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 43,06% dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan.

"Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40 persen", ungkapnya.

Karena itu, Michael mengaku Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan infrastruktur kota agar layak dan memadai dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,77 triliun.

Selain itu anggaran juga diarahkan untuk :

- Peningkatan kualitas SDM Rp 17,58 triliun
- Produktivitas dan Daya Saing EkonomI Berkelanjutan Rp 582 miliar
- Penciptaan Penghidupan Masyarakat Mandiri Rp 2,7 triliun.
- Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Rp 2,36 triliun
- Mobilitas dan Kawasan Berbasis Transit (TOD) Rp 7,82 triliun
- Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim Rp 6,27 triliun

Sektor Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pada sektor ini Pemprov DKI Membagi beberapa pos alokasi, seperti :

- Pengendalian Banjir Rp 3,64 triliun
- Pengelolaan Sampah Rp 1,38 triliun
- Pembangunan Jembatan dan Flyover Rp 289,2 miliar

Subsidi Transportasi

- Transjakarta Rp 3,75 triliun
- MRT Jakarta Rp 536,70 miliar
- LRT Jakarta Rp 325,28 miliar
- Bus Sekolah Rp 105,38 miliar
- Angkutan Kapal Perairan Rp 100,19 miliar

Sektor Pendidikan

Pada sektor pendidikan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 19,75 triliun atau sekitar Rp 26,5% dari total belanja daerah, melampauai ketentuan mandatory spending minimal 20%.

- KJP Plus Rp 3,25 triliun
- KJMU Rp 399 miliar
- Sekolah Swasta Gratis Rp 282,46 miliar
- Rehabilitasi Sekolah Rp 126,12 miliar

Sektor Ketenagakerjaan

-Pada sekror ini Pemprov DKI akan mengadalkan beberapa pelatihan keterampilan kerja kejuruan dan Mobile Training Unit (MTU) sebesar Rp 6344 miliar
- Pelatihan SIM A Rp 1,2 miliar
- Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri Rp 4,33 miliar
- Pelatihan Peningkatan Produktivitas Rp 1,25 miliar

Sektor Kesehatan, Bansos, hingga UMKM

- BPJS Kesehatan Rp 1,40 triliun
- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Rp 360,49 miliar
- Penyediaan Alat Kesehatan Rp 165,16 miliar
- Kartu Lansia Jakarta (KLJ) RP 625,89 miliar
- Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp 100,10 miliar
- Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp 76,45 miliar
- Penguatan dan pemberdayaan UMKM dan Industri Rp 17,59 miliar
- Perencanaan Industri Rp 23,55 miliar
- Ranah Komunikasi dan Informatika Rp 185,29 miliar
- Sistem Pengendalian Banjir Rp 18,25 miliar

(emy/wur)