Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata menjelaskan sejumlah langkah mitigasi yang dilakukan untuk meminimalisasi dampak bencana di daerah-daerah yang memiliki destinasi wisata alam.
Kemenpar telah mengeluarkan pedoman atau modul yang berisi sejumlah topik terkait keselamatan, penanggulangan kebencanaan, serta pengelolaan pengunjung sebagai acuan dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan destinasi.
"Pedoman/modul tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda), pengelola destinasi wisata dan desa wisata, serta pelaku usaha industri pariwisata," kata Kemenpar kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Kemenpar lakukan koordinasi pascainsiden kapal wisata Labuan Bajo
Kemenpar juga mendorong pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata agar menerapkan manajemen risiko destinasi pariwisata, khususnya pada destinasi yang memiliki tingkat risiko tinggi dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Implementasi Manajemen Risiko di destinasi pariwisata.
Selain itu, Kemenpar juga menyiapkan pedoman terkait Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE), penanggulangan kebencanaan, serta pengelolaan pengunjung sebagai acuan dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan destinasi.
Terkait penanganan bencana di Sumatera, Kemenpar berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB/BPBD) dan Dinas Pariwisata Daerah (Dispar) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga 25 Desember 2025, tercatat jumlah daya tarik wisata (DTW) dan desa wisata di Sumatera Utara (Sumut) yang terdampak banjir sebanyak 53 desa wisata dan 29 DTW; serta Sumatera Barat sebanyak 28 desa wisata dan 74 DTW.
Sedangkan jumlah DTW dan desa wisata di Aceh yang terdampak banjir hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi ulang akibat kondisi yang belum kondusif serta bantuan masih difokuskan pada upaya pemulihan.
Saat ini pemerintah tengah fokus pada respon cepat evakuasi, penyelamatan, maupun upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban banjir wilayah terdampak bencana.
Baca juga: 27 sumur di Aceh Tamiang dibor pastikan air bersih selama pemulihan
Kemenpar berkolaborasi dengan pengusaha pariwisata dan mitra strategis untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Sumatera. Bantuan yang dihimpun terdiri atas makanan, alat sanitasi, perlengkapan dan makanan bayi, perlengkapan umum, pakaian, serta perlengkapan sekolah.
Civitas akademika Poltekpar Medan juga memberikan dukungan dan bantuan untuk masyarakat yang terdampak di Besilam, Sumatera Utara.
Selain itu, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) pada 28 November 2025 turut menyalurkan bantuan makanan seperti beras, gula, telur, dan mie instan kepada masyarakat yang terdampak bencana longsor di Desa Lobu Pining, Kabupaten Tapanuli Utara dan masyarakat yang terdampak bencana banjir di Desa Sihombu, Kabupaten Humbang Hasundutan.
"Kemudian pada 4 Desember 2025, BPODT juga menyalurkan bantuan makanan dan pakaian kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah," kata Kemenpar.
Baca juga: Kemenbud perbaiki kerusakan di Situs Cagar Budaya Ombilin pascabanjir
Baca juga: Bencana, negara, dan ujian kebijakan yang rasional
Baca juga: Pemerintah rampungkan 10 jembatan bailey di lokasi bencana Sumatra
Baca juga: PLN pulihkan listrik 184 desa di Kabupaten Aceh Tengah
Kemenpar telah mengeluarkan pedoman atau modul yang berisi sejumlah topik terkait keselamatan, penanggulangan kebencanaan, serta pengelolaan pengunjung sebagai acuan dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan destinasi.
"Pedoman/modul tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda), pengelola destinasi wisata dan desa wisata, serta pelaku usaha industri pariwisata," kata Kemenpar kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Kemenpar lakukan koordinasi pascainsiden kapal wisata Labuan Bajo
Kemenpar juga mendorong pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata agar menerapkan manajemen risiko destinasi pariwisata, khususnya pada destinasi yang memiliki tingkat risiko tinggi dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Implementasi Manajemen Risiko di destinasi pariwisata.
Selain itu, Kemenpar juga menyiapkan pedoman terkait Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE), penanggulangan kebencanaan, serta pengelolaan pengunjung sebagai acuan dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan destinasi.
Terkait penanganan bencana di Sumatera, Kemenpar berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB/BPBD) dan Dinas Pariwisata Daerah (Dispar) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga 25 Desember 2025, tercatat jumlah daya tarik wisata (DTW) dan desa wisata di Sumatera Utara (Sumut) yang terdampak banjir sebanyak 53 desa wisata dan 29 DTW; serta Sumatera Barat sebanyak 28 desa wisata dan 74 DTW.
Sedangkan jumlah DTW dan desa wisata di Aceh yang terdampak banjir hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi ulang akibat kondisi yang belum kondusif serta bantuan masih difokuskan pada upaya pemulihan.
Saat ini pemerintah tengah fokus pada respon cepat evakuasi, penyelamatan, maupun upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban banjir wilayah terdampak bencana.
Baca juga: 27 sumur di Aceh Tamiang dibor pastikan air bersih selama pemulihan
Kemenpar berkolaborasi dengan pengusaha pariwisata dan mitra strategis untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Sumatera. Bantuan yang dihimpun terdiri atas makanan, alat sanitasi, perlengkapan dan makanan bayi, perlengkapan umum, pakaian, serta perlengkapan sekolah.
Civitas akademika Poltekpar Medan juga memberikan dukungan dan bantuan untuk masyarakat yang terdampak di Besilam, Sumatera Utara.
Selain itu, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) pada 28 November 2025 turut menyalurkan bantuan makanan seperti beras, gula, telur, dan mie instan kepada masyarakat yang terdampak bencana longsor di Desa Lobu Pining, Kabupaten Tapanuli Utara dan masyarakat yang terdampak bencana banjir di Desa Sihombu, Kabupaten Humbang Hasundutan.
"Kemudian pada 4 Desember 2025, BPODT juga menyalurkan bantuan makanan dan pakaian kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah," kata Kemenpar.
Baca juga: Kemenbud perbaiki kerusakan di Situs Cagar Budaya Ombilin pascabanjir
Baca juga: Bencana, negara, dan ujian kebijakan yang rasional
Baca juga: Pemerintah rampungkan 10 jembatan bailey di lokasi bencana Sumatra
Baca juga: PLN pulihkan listrik 184 desa di Kabupaten Aceh Tengah
