FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dua daerah di Sulsel resmi mengumumkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) untuk tahun 2026.
Menariknya, besaran upah di dua wilayah tersebut tercatat melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel.
Daerah pertama adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). UMK dan UMSK Pangkep untuk 2026 berada di atas UMP Sulsel yang ditetapkan sebesar Rp3.921.088,79.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pangkep, Sulfidah Hasan, menyampaikan bahwa penetapan tersebut merujuk pada keputusan gubernur.
“Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan NOMOR 2141/XII/TAHUN 2025. Untuk Tahun 2026 Upah Minimum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2026 sebesar Rp4.032.248,” katanya.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, UMK Pangkep mengalami kenaikan signifikan. Pada 2025, UMK Pangkep tercatat sebesar Rp3.747.233 atau naik sekitar Rp285 ribu.
Selain UMK, pemerintah daerah juga menetapkan upah sektoral. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, upah minimum ditetapkan sebesar Rp4.072.571 per bulan.
“Sedangkan sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap atau Air Panas serta Udara Dingin sebesar Rp4.111.084 (empat juta seratus sebelas ribu delapan puluh empat rupiah) per bulan,” jelas Sulfidah.
Ia menambahkan, sektor Industri Makanan juga masuk dalam kategori UMSK dengan besaran Rp4.072.571 per bulan.
Sementara itu, Pemprov Sulsel secara resmi menetapkan UMP 2026 sebesar Rp3.921.088,79. Angka ini naik Rp263.561 atau sekitar 7,21 persen dibandingkan UMP Sulsel 2025 yang berada di angka Rp3.657.527.
Untuk Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel tahun 2026, penetapan dilakukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit.
Di sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan, UMSP ditetapkan sebesar Rp3.999.101,31. Sektor industri pengolahan dan ritel sebesar Rp3.960.406,63, sementara sektor aktivitas jasa ditetapkan Rp3.921.732,57.
Selain Pangkep, Kota Makassar juga mencatatkan besaran UMK di atas UMP Sulsel. Pemerintah Kota Makassar bersama Dewan Pengupahan Kota menyepakati kenaikan UMK Makassar untuk 2026.
UMK Makassar 2026 ditetapkan sebesar Rp4.148.719 per bulan. Angka ini naik Rp268.583 dibandingkan tahun sebelumnya atau setara dengan kenaikan 6,92 persen. Sebagai perbandingan, UMK Makassar 2025 berada di angka Rp3.880.136.
Kenaikan tersebut disebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.
Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa pengumuman UMK Makassar 2026 dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sulsel.
Meski demikian, besaran UMK tersebut sebelumnya telah disepakati melalui mekanisme Dewan Pengupahan Kota Makassar.
Penetapan UMP dan UMSP Sulsel sendiri didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2129/HUM/12/Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulawesi Selatan Tahun 2026.
Keputusan tersebut dibacakan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Raodah, dalam kegiatan yang digelar di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Rabu (24/12/2025) lalu.
“Besaran UMP dan UMSP ini berlaku per 1 Januari 2026,” ucap Raodah.
Raodah juga menegaskan bahwa UMP tersebut diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
(Muhsin/fajar)
