Alasan Buruh Tolak UMP DKI, Said Iqbal: Masa KHL di Jakarta Lebih Rendah Dibanding Karawang

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat memberikan keterangan di Patung Kuda Arjuna Wijaya terkait tuntutan demo buruh tekstil pada Rabu (3/7/2024). (Sumber: KOMPAS.com/Febryan Kevin)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkap alasan buruh menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.

Menurut Ketua Umum Partai Buruh itu, nominal upah minimum yang ditetapkan pemerintah provinsi masih berada di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Karenanya, kata Said Iqbal, ribuan buruh akan berdemonstrasi dua hari berturut-turut di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (29/12/2025) dan Selasa (30/12/2025).

Isu yang dibawa dalam demonstrasi kali ini adalah penolakan nilai UMP DKI 2026, tuntuan agar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI di atas KHL, serta penolakan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat.

Said Iqbal menyoroti UMP DKI 2026 yang hanya Rp5,73 juta, lebih rendah dari Kota Bekasi senilai Rp5,9 juta dan Karawang Rp5,8 juta. Menurutnya, tidak mungkin jika KHL di ibu kota lebih rendah dari dua kabupaten/kota itu.

"Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mandiri Kantor Pusat, Bank BNI Kantor Pusat, Standard Chartered Bank, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?” kata Said Iqbal dalam keterangan resminya, Minggu (28/12/2025).

"Upah buruh di pabrik panci lebih tinggi dibandingkan upah di bank-bank internasional, bank-bank Himbara, dan perusahaan-perusahaan raksasa asing yang berkantor di Jakarta. Jelas hal ini tidak masuk akal."

Baca Juga: UMP Jakarta Diprotes Buruh, Rano Karno: Wajar, Nanti Kita Cari Jalannya

Selain itu, Said Iqbal mengatakan, tidak mungkin jika daya beli di Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang. Menurutnya, biaya tempat tinggal di Jakarta juga lebih tinggi dari Bekasi.

Selain itu, Said Iqbal menyoroti nilai UMP DKI yang disebutnya lebih kecil dari hasil survei KHL oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei BPS disebutnya menunjukkan pekerja di Jakarta membutuhkan setidaknya Rp5,89 juta per bulan untuk hidup layak.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV