Jakarta: Pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai hal di bidang kesehatan, selama 2025. Pertama, terkait cek kesehatan gratis (CGK) yang diinisiasi sejak Februari 2025.
Program ini diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan dieksekusi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Cek kesehatan gratis bertujuan meningkatkan deteksi dini penyakit masyarakat.
Awalnya, program ini diberlakukan untuk warga yang berulang tahun. Namun, cek kesehatan gratis diperluas aksesnya pada Maret 2025. Yakni, dengan memperbolehkan masyarakat melakukan pengecekan kesehatan, tanpa menunggu hari ulang tahun.
Cek kesehatan gratis melibatkan lebih dari 15 ribu Puskesmas 20 ribu klinik di bawah naungan BPJS Kesehatan. Pada Agustus 2025, layanan tersebut dimasifkan dengan menyasar anak usia sekolah.
Baca Juga :Catat! Ini Daftar 22 Lokasi Ambulans di Jakarta saat Malam Tahun Baru
Program cek kesehatan gratis di sekolah digelar serentak pada 4 Agustus 2025. Target cek kesehatan gratis di sekolah, yakni 53 juta siswa di seluruh Indonesia, meliputi pemeriksaan mata, gigi, telinga, tuberkulosis, kecukupan gizi, hingga kesehatan jiwa.
Implementasi cek kesehatan gratis bahkan menyentuh integrasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Pada September 2025, integrasi itu mendorong seluruh masyarakat melakukan skrining kesehatan setahun sekali.
Masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut melalui aplikasi SatuSehat. Atau, mendatangi Puskesmas terdekat dengan membawa KTP/KK.
Tak hanya terkait fasilitas kesehatan, pemerintah juga menghadapi isu di bidang tersebut tahun ini. Salah satunya, terkait kematian ibu dan bayi di Jayapura pada November 2025.
Kematian ibu dan bayi itu menjadi isu nasional, sebab diakibatkan penolakan layanan medis oleh beberapa rumah sakit di Jayapura.
Korban bernama Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya. Irene merupakan perempuan asal Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.
Kronologinya, keluarga Irene sempat berupaya mencari pertolongan medis setelah Irene mengalami kontraksi, namun ditolak secara beruntun oleh 4 rumah sakit.
Rumah sakit pertama yakni RSUD Yowari, yang sempat memberi Irene fasilitas diinduksi. Namun, menolak Irene, dengan alasan dokter spesialis kandungan tidak berada di tempat.
Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan. Namun, Irene ditolak karena kamar BPJS penuh dan alasan tidak ada dokter anestesi.
Selanjutnya, Irene dibawa ke RSUD Abepura. Keluarga kembali kecewa, lantaran pihak rumah sakit beralasan ruang operasi sedang direnovasi.
Terakhir, Irene dibawa ke RS lain namun tidak mampu membayar. Sehingga tidak bisa melakukan tindakan. Irene dan bayinya meninggal dalam perjalanan menuju RSUD Jayapura pada Senin, 17 November 2025 dini hari.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit menyeluruh merespons hal ini. Sehingga, kejadian serupa tak terulang.
Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta maaf pada keluarga Irene. Matius mengecam insiden ini dan mengancam mencopot tenaga medis yang terlibat penolakan.
Cek kesehatan gratis. Foto: Istimewa
Kementerian Kesehatan menginvestigasi dengan mengirim tim khusus ke Jayapura. Tragedi ini memicu evaluasi besar-besaran terhadap sistem rujukan BPJS. Termasuk, ketersediaan tenaga medis di wilayah Papua pada akhir tahun 2025.
Peningkatan layanan kesehatan juga dilakukan pemerintah pada 2025. Yakni, dengan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Pemerintah berupaya menghapus utang iuran peserta tidak mampu. Sehingga, bisa aktif kembali, Targetnya yakni peserta mandiri yang beralih menjadi penerima bantuan iuran atau PBI.
Pemerintah memberikan penghapusan hingga 24 bulan tunggakan. Penghapusan melalui skema cicilan bertahap (REHAB) atau penghapusan total.
Melalui program ini, pemerintah ingin meringankan beban ekonomi dan memastikan perlindungan kesehatan merata. Paralel dengan proses verifikasi data untuk memastikan akurasi sasaran.
Detail kebijakan menunggu Peraturan Presiden. Semangatnya, untuk memudahkan kelompok masyarakat miskin dan rentan, sehingga tetap mendapat fasilitas kesehatan maksimal.
