JAKARTA, DISWAY.ID– Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terbuka mendengarkan berbagai aspirasi terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk usulan agar pemilihan kembali dilakukan melalui DPRD.
Menurut Prasetyo, seluruh pandangan tersebut akan dikaji secara menyeluruh, seiring munculnya perdebatan di kalangan partai politik dan fraksi-fraksi di DPR mengenai kelebihan dan kekurangan Pilkada langsung.
“Pada dasarnya pemerintah mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat. Kajian dan pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu terus berjalan,” ujar Prasetyo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
BACA JUGA:UMP 2026: Said Iqbal Bilang Pegawai Bank di Jakarta Gajinya Kalah sama Karyawan Pabrik Panci Karawang
Ia menilai setiap sistem demokrasi memiliki sisi positif dan negatif. Karena itu, diperlukan keberanian untuk melakukan perubahan apabila mekanisme yang berjalan dinilai menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.
“Kami berpendapat memang harus ada keberanian untuk melakukan perubahan sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak sisi negatifnya,” kata Prasetyo.
Salah satu dampak yang disoroti adalah tingginya ongkos politik yang harus ditanggung kandidat kepala daerah. Menurutnya, biaya politik menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan Pilkada langsung.
“Kita semua tahu, untuk menjadi kepala daerah—baik bupati, wali kota, maupun gubernur—ongkosnya sangat besar,” ujarnya.
Selain biaya yang harus dikeluarkan oleh calon, Prasetyo juga menyinggung besarnya anggaran negara yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pilkada langsung secara serentak.
BACA JUGA:Tangisan Istri Pelatih Valencia B Pecah, Misteri Tenggelamnya Kapal Pinisi Putri Sakinah Perlahan Terungkap
Ia mengungkapkan, di internal Partai Gerindra, wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah lama menjadi bahan diskusi. Bahkan, Gerindra secara terbuka menyatakan sikap mendukung opsi tersebut.
“Kalau kajian di internal Partai Gerindra, kami terus terang termasuk yang berpendapat bahwa kita berkehendak mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD,” jelasnya.
Terkait pandangan Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menegaskan bahwa diskursus mengenai sistem Pilkada bukanlah hal baru. Pembahasan serupa, kata dia, sudah berlangsung sejak periode pemerintahan sebelumnya.
“Pembicaraan soal ini bukan baru sekarang. Bahkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, wacana revisi undang-undang pemilihan juga sudah banyak dibahas,” ucapnya.
BACA JUGA:Bahlil Sesumbar Stop Impor Solar 2026: Untuk Apa Impor Kalau Sudah Siap?
- 1
- 2
- »
