Grid.ID - YLKI kritik kebijakan Dedi Mulyadi yang ingin liburkan angkot saat tahun baru. Gubernur Jabar beri tanggapan begini.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan kebijakan meliburkan angkutan kota (angkot) di Kota Bandung pada malam pergantian tahun. Angkot disebut akan berhenti beroperasi mulai 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.
Adapun, keputusan ini disampaikan Dedi usai wawancara dengan awak media di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (22/12/2025). Kebijakan ini diambil menyusul pertanyaan terkait langkah meliburkan angkot di wilayah Bogor selama libur Natal dan Tahun Baru.
Dedi awalnya menanyakan lebih dulu terkait kondisi keuangan daerah kepada Sekertaris daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, khususnya terkait sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Selanjutnya, dia meminta penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Rasdian tentang jumlah angkot yang masih beroperasi.
Setelah mencermati data yang ada, Dedi langsung memutuskan bahwa angkot di Kota Bandung diliburkan selama dua hari, yakni pada malam Tahun Baru dan Hari Tahun Baru, dengan skema pemberian kompensasi. Dia juga meminta Sekda Kota Bandung berkoordinasi dengan Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, untuk membahas skema pembiayaan kompensasi tersebut.
"Saya yakin anggaran tahun ada silpa, koordinasi saja dengan Sekda Jabar ya, nanti anggaranya bisa setengah-setengah dengan Provinsi," ujar Dedi, dilansir dari Kompas.com.
Setelah ditetapkan, kebijakan ini kemudian mendapatkan kritik dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo menyebut jika kebijakan Dedi Mulyadi itu kontradiktif.
Hal ini lantara, pada masa libur justru mobilitas masyarakat sedang naik. Seharusnya, pemerintah meningkatkan layanan, bukan justru menghentikannya.
"Kami mendorong agar fasilitas publik maupun pelayanan publik tetap berjalan. Justru malah harus ditingkatkan, apalagi transportasi publik saat Nataru ini banyak demand masyarakat karena mobilitas sangat tinggi," ujar Rio.
Atas kritik tersebut, Dedi Mulyadi kemudian memberikan tanggapan. Dia lalu mengatakan bahwa kebijakan tersebut justru diambil untuk melindungi konsumen agar dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman.
"Saya mengucapkan terima kasih pada YLKI yang telah memberikan kritik terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk meliburkan angkutan kota pada saat malam tahun baru dan hari tahun baru," ujar Dedi.
Kebijakan Dedi Mulyadi untuk meliburkan angkot ini disebutnya tak dilakukan tanpa solusi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, justru memberikan kompensasi kepada para sopir angkot yang terdampak kebijakan tersebut.
"Tentunya libur ini juga saya memberikan kompensasi senilai Rp500 ribu rupiah bagi para sopir," katanya.
Melansir dari TribunJabar.id, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan suasana liburan yang tenang, riang dan menyenangkan bagi masyarakat dan wisatawan. Hal ini lantaran kemacetan saat libur panjang kerap menjadi masalah.
Masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata dan pusat perbelanjaan saat libur menurutnya merupakan konsumen yang harus dilindungi. Kelancaran lalu lintas inilah yang kemudian menjadi salah satu hal krusial yang perlu diperhatikan.
"Mereka yang berlibur adalah mereka yang mengunjungi tempat-tempat wisata, mengunjungi tempat-tempat belanja dan mereka adalah konsumen yang harus dilindungi. Agar makna berliburnya dinikmati," ucap Dedi Mulyadi.
Dedi menjelaskan bahwa kebijakan meliburkan angkot di momen tertentu bukanlah hal baru karena sebelumnya pernah ada pengalaman penanganan kemacetan parah di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak positif terhadap sektor pariwisata karena konsumen mendapatkan layanan yang lebih baik.
"Kebijakan ini bukan baru. Dulu saya pernah memperlakukan bahkan sampai hari ini mereka yang di puncak mengalami macet horor, ternyata setelah kebijakan angkutan kota dan angkutan antar kecamatan, antar kelurahan, antar desa di wilayah tersebut diliburkan, macet horornya menjadi terurai," jelasnya. (*)
Artikel Asli
