Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN, Eddy Soeparno menilai usulan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD merupakan usulan yang layak untuk dipertimbangkan. Ia menilai, banyak dampak negatif yang dihasilkan dari pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat.
“Karena kita melihat, saya sebagai Sekjen partai selama hampir 10 tahun melalui tahapan-tahapan Pilkada yang begitu banyak, dan kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal,” ucap Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (29/12).
“Satu, money politics. Dua, politik dinasti. Dan pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya ketika Pilkada itu dilaksanakan secara langsung,” tambahnya.
Menurut Eddy, PAN menilai praktik-praktik politik yang tidak baik itu bisa dikurangi apabila memakai model pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD.
“Kita ingin melihat bagaimana kemudian jika model itu kita kembalikan kepada model perwakilan melalui DPRD agar ekses-ekses tersebut bisa kemudian kita kurangi,” ucap Eddy.
Meski begitu, Eddy menyebut PAN tak menutup mata akan adanya keinginan publik agar hak memilihnya tak hilang. Namun, ia meminta publik menimbang dampak-dampak negatif dari pemilihan langsung.
“Tapi juga kalau kita lihat eksesnya, itu kita harus perhitungkan juga dampaknya itu ternyata membawa dampak negatif terhadap pendidikan politik bagi masyarakat karena masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapa pun yang akan menjadi calon kepala daerahnya,” ucap Eddy.
Lebih lanjut, Eddy yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI, menilai opsi pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD masih konstitusional karena sesuai dengan sila ke-4 Pancasila.
“Dan jangan lupa juga, saya bicara sebagai pimpinan MPR, bahwa kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan itu ada di dalam sila keempat Pancasila kita, musyawarah untuk mufakat,” ucap Eddy.
Eddy pun mengatakan, kajian opsi pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD merupakan suatu langkah untuk membuat demokrasi Indonesia berkualitas.
“Nah ini yang menurut saya salah satu hal yang perlu kita jadikan pertimbangan. Ini menjadi bahan kajian bagi kita semua, tetapi ini adalah hal yang layak untuk dikaji sehingga nanti output-nya itu adalah untuk memperbaiki kualitas dari demokrasi kita, kualitas dari pemilihan kepala daerah kita,” tandas Eddy.
