Eks Sekdis CKTR Kabupaten Bekasi Absen Panggilan KPK soal Kasus Suap Bupati

Mantan Sekdis Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kabupaten Bekasi, Beni Saputra, absen dari panggilan pemeriksaan KPK. Dia sedianya akan dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Beni tak hadir tanpa memberikan alasan kepada penyidik.

"Sampai dengan saat ini saksi BS belum hadir, dan belum ada konfirmasi yang kami terima," kata Budi kepada wartawan, Senin (29/12).

Karenanya, KPK meminta Beni kooperatif dalam panggilan berikutnya. Sebab, keterangan dia dibutuhkan dalam proses penyidikan ini.

"KPK mengimbau agar pada penjadwalan berikutnya kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik, karena keterangannya diperlukan dalam penyidikan perkara di wilayah Kabupaten Bekasi ini," ujarnya.

Belum ada keterangan dari Beni terkait kasus ini. Diketahui, Beni sempat ikut terjaring dalam OTT KPK. Namun dia dilepaskan setelah menjalani pemeriksaan.

Dalam kasusnya, Ade Kuswara dijerat sebagai tersangka bersama ayahnya, HM Kunang—yang juga merupakan Kepala Desa Sukadami—, dan satu orang pihak swasta bernama Sarjan.

Adapun kasus itu terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang digelar pada Kamis (18/12) lalu.

Kasus ini berawal setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi. Saat itu, Ade Kuswara disebut mulai menjalin komunikasi dengan Sarjan selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dari hasil komunikasi tersebut, Ade Kuswara rutin meminta ijon paket proyek kepada Sarjan melalui perantara HM Kunang dan pihak lainnya.

Permintaan ijon paket proyek itu dilakukan Ade dalam kurun waktu satu tahun terakhir sejak Desember 2024 hingga Desember 2025. Total ijon yang diberikan Sarjan kepada Ade dan ayahnya senilai Rp 9,5 miliar.

Selain aliran dana tersebut, Ade Kuswara juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya sepanjang tahun 2025. Penerimaan tersebut berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp 4,7 miliar.

Ade menyampaikan permohonan kepada warga Kabupaten Bekasi atas kasus yang menjeratnya.