Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai perlunya pembentukan lembaga khusus, otoritas tersendiri, atau bahkan kementerian khusus untuk menangani isu transisi energi, krisis iklim, hingga ekonomi karbon secara terintegrasi di tingkat kabinet. Menurutnya, ketiga isu tersebut saling berkaitan dan sulit dipisahkan dalam praktik kebijakan.
Ia menyampaikan bahwa penanganan isu iklim dan transisi energi tidak cukup jika hanya dibebankan pada satu sektor atau satu kementerian saja. Karena itu, diperlukan struktur kelembagaan yang kuat dan berada langsung dalam lingkup kabinet agar koordinasi lintas kementerian dapat berjalan efektif, termasuk dalam pembahasan di rapat-rapat kabinet.
“Masalah transisi energi, krisis iklim, dan ekonomi karbon adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itu, perlu dipikirkan apakah pemerintah perlu membentuk lembaga atau kementerian khusus yang menjadi bagian dari kabinet,” ujarnya dalam Diskusi Media Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Senin (29/12).
Ia menambahkan, isu keberlanjutan (sustainability) kini telah menjadi faktor utama dalam hampir seluruh aspek pembangunan dan perekonomian nasional. Pemerintah disebutnya tidak bisa lagi menghindar dari tuntutan global terkait praktik pembangunan berkelanjutan.
Terkait investasi, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan investasi energi bersih dalam jumlah besar, tetapi juga investasi yang berkualitas. Dalam perjalanan menuju transisi energi bersih, Eddy menyampaikan Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$ 19 Miliar per tahun atau setara Rp 318,9 triliun (kurs Rp16.790 per US$) untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan (EBT) dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.
Pengembangan EBT merupakan sebuah target yang harus dicapai karena Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari energi angin, surya, air, hingga panas bumi. Namun, pemanfaatan potensi tersebut membutuhkan investasi dalam jumlah besar dan berkelanjutan.
Investor global kini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan, mulai dari sumber energi yang digunakan, pengelolaan sumber daya air, hingga dampak lingkungan dari aktivitas produksi. Menurutnya, tidak ada lagi aspek dalam kehidupan ekonomi Indonesia yang terlepas dari isu keberlanjutan.
Senada, CEO Katadata Metta Dharmasaputra menilai isu transisi energi tidak bisa lagi dibahas secara parsial atau sebatas kegiatan lokal. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sebuah lembaga yang kuat, kredibel, dan memiliki kewenangan besar untuk mengoordinasikan agenda transisi energi secara menyeluruh.
"Indonesia membutuhkan sebuah lembaga yang kuat, kredibel, dan memiliki kewenangan besar untuk mengoordinasikan agenda transisi energi secara menyeluruh," kata dia.
Meningkatnya kesadaran para pemangku kepentingan terhadap krisis iklim dinilai dapat menjadi momentum penting untuk menyusun grand plan transisi energi nasional yang terarah dan terintegrasi. Perencanaan jangka panjang tersebut dinilai krusial agar kebijakan energi tidak berganti arah setiap periode.
Ia mencontohkan praktik di Hong Kong melalui Hong Kong Climate Action 2030+, sebuah rencana aksi iklim yang disusun secara rapi, dijalankan bertahap, dan melibatkan seluruh ekosistem masyarakat, tidak hanya pemerintah.
Implementasi kebijakan tersebut berdampak nyata pada perubahan infrastruktur dan gaya hidup, seperti meningkatnya kenyamanan berjalan kaki dan bersepeda. Model semacam ini dinilai relevan untuk diterapkan di Indonesia, dengan dukungan media agar gagasan besar transisi energi dapat dijalankan secara konsisten.
Pemerintah juga dinilai agar tidak terjebak pada konsep swasembada energi yang kaku tanpa mempertimbangkan impor. Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), pada 2050 bauran energi global diperkirakan masih terdiri dari sekitar 44% energi terbarukan, 22% minyak, 11% batu bara, dan 23% gas.
"Artinya, sekitar dua pertiga pasokan energi dunia masih berasal dari sumber fosil, sehingga optimalisasi sumber energi domestik tetap penting untuk menjaga ketahanan energi nasional," kata Metta.
