Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan dua model bantuan untuk korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pertama pada saat masa kedaruratan, dan kedua setelah korban masuk hunian.
Saifullah Yusuf Menteri Sosial (Mensos) menjelaskan, bantuan untuk kedaruratan berupa logistik hingga pengadaan dapur umum.
“Yang mana ini terus berlangsung sampai hari ini, nilainya terus bertambah sampai nanti masa kedaruratan selesai,” katanya di Surabaya pada Senin (29/12/2025).
Sedangkan pada masa pasca-kedaruratan atau masa rehabilitasi, Kemensos memberi bantuan untuk keluarga terdampak, baik yang berada di hunian sementara atau hunian tetap.
Korban bencana setelah berada di hunian, akan mendapat bantuan untuk membeli isi atau perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta per keluarga.
Kemudian akan ada program pemberdayaan untuk pemulihan ekonomi. Dan bantuan dalam program tersebut, akan disalurkan setelah melalui proses assesment sebesar Rp5 juta per keluarga.
“Masih dalam proses pendataan. Nanti data kita berasal dari BNPB dan pemerintah daerah. Jadi datanya data tunggal nanti,” ucapnya pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa nanti juga akan ada bantuan jaminan hidup untuk membeli lauk pauk setiap hari selama tiga bulan sebesar Rp15 ribu per orang.
“Jadi kalau sebulan, berarti per orang itu sekitar Rp450 ribu. Kalau misalnya anggota keluarganya empat orang maka Rp450 ribu dikali 4 selama 3 bulan,” tuturnya.
Pihaknya memastikan, nanti setelah data sudah masuk, Kemensos akan melakukan penyaluran bantuan sesuai dengan data yang ada.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa beberapa hari ini Kemensos juga sedang menyalurkan santunan untuk korban bencana yang meninggal dunia dengan disalurkan kepada ahli waris, sebesar Rp15 juta.
Hingga saat ini, lanjut dia, sudah ada sekitar 86 ahli waris yang sudah mendapat santunan di sejumlah daerah di Aceh dan Sumatera Utara.
“Mungkin kita akan memulai penyaluran juga di Sumatera Barat yang semuanya kita salurkan setelah datanya kami peroleh dari BNPB dan Kabupaten Kota. Ya, ini yang lagi berproses sekarang,” pungkasnya. (ris/saf/ipg)
