DPP KNPI: Keabsahan Musda Sulsel Ditentukan Konstitusi Organisasi, Bukan Opini Publik

HARIAN FAJAR, MAKASSAR – Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Dewan Pengurus Pusat KNPI, Rijal Akbar Tanjung, berusara setelah beredarnya pemberitaan terkait Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sulawesi Selatan.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI melalui Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi dan menarik kesimpulan sepihak.

“DPP KNPI menegaskan bahwa penilaian keabsahan Musda harus didasarkan pada proses dan ketentuan konstitusi organisasi, bukan pada opini yang berkembang di ruang publik,” katanya.

Rijal Akbar Tanjung menyampaikan bahwa dinamika Musda Sulawesi Selatan merupakan persoalan internal organisasi yang sedang dikaji secara menyeluruh dan hati-hati.

“Hingga saat ini proses penyelesaian Musda KNPI Sulawesi Selatan di tingkat DPP KNPI belum menghasilkan keputusan organisasi yang bersifat final dan mengikat.Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk memberi ruang bagi mekanisme organisasi bekerja sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi KNPI,” paparnya.

Ia juga menjelaskan bahwa KNPI adalah organisasi yang berdiri di atas konstitusi organisasi.

“Setiap Musda dinilai sah atau tidak sah berdasarkan aturan main. Inilah prinsip yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DPP KNPI memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum organisasi sekaligus mencegah terjadinya polarisasi yang dapat merugikan kader dan masa depan KNPI di daerah. Karena itu, setiap pernyataan dan sikap organisasi harus ditempatkan secara proporsional dan tidak tergesa-gesa.

Dalam kesempatan tersebut, DPP KNPI juga mengimbau seluruh elemen KNPI di Sulawesi Selatan untuk tetap menjaga kondusivitas, menahan diri, serta mengedepankan etika dan semangat persaudaraan dalam menyikapi perbedaan pandangan.

“Perbedaan adalah hal yang wajar dalam organisasi besar seperti KNPI. Namun persatuan, kepatuhan pada konstitusi organisasi, dan tanggung jawab moral kepada pemuda Indonesia harus menjadi pegangan utama,” tegasnya.

DPP KNPI memastikan bahwa proses penataan dan penyelesaian Musda KNPI Sulawesi Selatan akan terus dikawal secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab.

“demi menjaga muruah KNPI sebagai rumah besar pemuda dan mitra strategis bangsa,” imbuhnya, Senin, 29 Desember. (fit)