DPR RI Soroti Pembiayaan dan Pasar UMKM Tas Koper

Penulis: Kristiono

TVRINews, Sidoarjo

Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan komitmen penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya sektor tas dan koper di Sidoarjo. Langkah ini diambil setelah masih ditemukan berbagai kendala usaha yang dihadapi pelaku industri lokal.

“Sidoarjo adalah kota UMKM. Usaha koper di sini sangat populer dan punya kapasitas produksi yang mumpuni. Saya ingin tahu langsung permasalahan mereka, mulai dari hambatan produksi, pemodalan, hingga kepercayaan pasar,” ujar BHS, Senin, 29 Desember 2025.

BHS menyampaikan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat kini semakin diperluas melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Plafon KUR meningkat menjadi Rp3.000 triliun dengan target penyerapan mencapai tiga juta UMKM. Kebijakan tersebut diharapkan menjangkau pelaku usaha hingga tingkat terbawah.

“UMKM yang ingin naik kelas bisa mengajukan pinjaman Rp100 juta tanpa agunan. Perbankan tidak boleh mengambil agunan. Bunganya juga turun dari 6% menjadi 3%. Jika UMKM butuh pendampingan, saya siap membantu ke Bank Himbara,” tegasnya.

Selain permodalan, BHS menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi standar produk, seperti SNI atau standar di bawah Badan Standardisasi Nasional (BSN), guna meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

“Kalau sudah tersertifikasi di bawah BSN, kepercayaan publik akan lebih kuat. Ini bagian penting dari ekosistem UMKM naik kelas yang harus dikawal DPR,” tambah BHS.

Pada akhir kunjungan, BHS menekankan potensi pasar lokal, terutama segmen perjalanan haji dan umrah di kawasan Sidoarjo Raya dan Surabaya Raya, sebagai peluang besar bagi produk koper lokal.

“Potensi pasar di Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik adalah pusat industri dengan sekitar 2.000 industri besar. Ini harus dimanfaatkan UMKM koper lokal. DPR akan terus mendorong pembelian produk UMKM daerah melalui koordinasi dengan pemerintah,” kata BHS.

Dukungan serupa juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Fasilitas legalitas dan permodalan terus diperkuat untuk menopang pertumbuhan UMKM.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Rully Rohmawati, menyampaikan sejumlah program percepatan penguatan UMKM telah berjalan sesuai arahan pimpinan daerah.

“Melalui program UMKM Naik Kelas, kami memfasilitasi pelaku usaha dalam hal legalitas, pendaftaran merek, dan pengembangan usaha. Itu menjadi fokus utama kami agar UMKM bisa berkembang,” kata Rully Rohmawati.

Rully menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjalankan program kredit daerah bertajuk Kurda Sayang bersama BPR Delta Arta sebagai pelengkap pembiayaan KUR nasional.

“Dinas Koperasi juga bersinergi dengan BPR Delta Arta melalui Kurda Sayang untuk mendukung pemodalan UMKM. Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga bekerja sama dengan BPR Delta Arta menyediakan pembiayaan bagi UMKM yang sedang tumbuh,” jelasnya.

Ia menegaskan skema pembiayaan daerah tersebut berjalan seiring kebijakan pusat, sehingga pelaku UMKM memiliki lebih banyak pilihan pendanaan sekaligus pendampingan usaha.

Editor: Redaktur TVRINews